LombokPost - Status Pelaksana Tugas (Plt) kepala SMA/SMK Negeri di NTB yang berlangsung lama kembali menuai sorotan.
Akademisi Universitas Mataram (Unram) mendesak Pemprov NTB segera melakukan definitifisasi kepala sekolah guna menjaga kualitas layanan pendidikan.
Akademisi Unram Lalu Sirajul Hadi menilai kondisi banyaknya kepala sekolah berstatus Plt tidak ideal bagi manajemen sekolah.
Menurutnya, kepala SMA/SMK Negeri yang telah lulus seleksi serta memenuhi syarat administratif dan kompetensi harus segera ditetapkan sebagai pejabat definitif.
“Secara aturan birokrasi, skema Plt kepala sekolah memang tidak menyalahi prosedur. Namun, totalitas kinerja tentu berbeda dengan pejabat definitif,” ujar Sirajul, Selasa (20/1).
Ia menegaskan sektor pendidikan membutuhkan kepemimpinan kuat dan kewenangan penuh. Status Plt kepala SMA/SMK Negeri dinilai membatasi ruang gerak pengambilan keputusan strategis, baik dalam koordinasi internal sekolah maupun lintas sektor.
Sorotan terhadap Plt kepala SMA/SMK Negeri di NTB kian mendesak mengingat sekolah segera menghadapi agenda penting. Dalam waktu dekat, siswa kelas XII akan mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi melalui jalur SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi) dan SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes).
“Agenda ini membutuhkan atensi penuh kepala sekolah. Jangan sampai persiapan masa depan siswa terganggu hanya karena kepemimpinan sekolah tidak maksimal akibat kewenangan Plt yang terbatas,” tegas Sirajul.
Hingga kini, Pemprov NTB belum memberikan kepastian terkait rencana pelantikan kepala SMA/SMK Negeri definitif.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) NTB Surya Bahari belum memberikan keterangan resmi saat dihubungi. Melalui pesan singkat WhatsApp, Surya menyatakan belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut.
“Masih rapat,” tulisnya singkat.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
