LombokPost- Pemprov NTB menegaskan komitmennya memperjuangkan nasib guru dan tenaga kependidikan (tendik) paro waktu melalui skema anggaran BOS yang tengah disiapkan.
Kebijakan itu diharapkan mampu memberi kepastian terhadap honor dan kesejahteraan tenaga pendidik yang selama ini mengabdi di sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB Syamsul Hadi mengatakan, pemerintah memahami kondisi guru dan tendik paro waktu yang hingga kini masih menanti kepastian pembayaran honor. Karena itu, Pemprov NTB terus mencari solusi melalui penyesuaian skema BOS.
“Pemerintah provinsi memiliki komitmen. Walaupun dengan segala keterbatasan, kita sudah mulai mampu berbuat dan akan terus memperjuangkan nasib teman-teman guru dan tendik paro waktu,” ujarnya, Senin (11/5).
Menurutnya, mekanisme pendanaan akan menggunakan anggaran BOS melalui sistem relaksasi yang telah disesuaikan dengan aturan terbaru. Saat ini, Dikpora NTB masih melakukan komunikasi dan pembahasan aturan turunan agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Ia menjelaskan, secara interpretasi hukum surat edaran (SE) terkait penggunaan anggaran BOS sebenarnya sudah cukup jelas. Namun pemerintah tetap memilih langkah hati-hati demi memastikan seluruh proses berjalan aman, transparan, dan sesuai regulasi.
“Kita ingin semuanya berjalan baik dan tidak menimbulkan masalah ke depan. Prinsipnya, birokrasi harus transparan dan sesuai aturan,” katanya.
Skema BOS untuk guru dan tendik paro waktu ini menjadi perhatian serius Pemprov NTB karena menyangkut hak di sekolah. Pemerintah juga memahami kondisi psikologis guru dan tendik yang selama ini harus menunggu pencairan honor dalam waktu cukup lama.
Dikpora NTB akan melakukan komunikasi intensif dengan berbagai pihak pekan ini untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan itu. Langkah tersebut dilakukan agar pencairan honor guru dan tendik paro waktu bisa segera direalisasikan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
