LombokPost- Proses pengisian kepala sekolah definitif NTB untuk SMA/SMK/SLB negeri dipastikan segera bergulir. Jika tidak ada kendala, regulasi pengisian jabatan dimatangkan selama Ramadan, sementara eksekusi pelantikan kepala sekolah definitif direncanakan langsung usai Lebaran.
Kebijakan pengisian kepala sekolah definitif ini ditujukan untuk menuntaskan status puluhan sekolah yang saat ini masih dipimpin Pelaksana Tugas (Plt). Dari total 64 posisi kepala sekolah kosong, sebanyak 26 posisi sudah terisi pada tahap sebelumnya. Kini masih tersisa 38 posisi yang siap didefinitifkan.
Kepala Cabang Dinas (KCD) Mataram-Lombok Barat (Malomba) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) NTB Mujahidin menegaskan, kriteria utama dalam proses pengisian kepala sekolah definitif NTB kali ini adalah pengalaman dan senioritas.
Instruksi pimpinan, kata dia, menekankan agar Plt kepala sekolah yang sudah lama menjabat diprioritaskan, terutama mereka yang sebelumnya merupakan Wakil Kepala Sekolah, seperti Waka Kurikulum maupun Waka Kesiswaan.
“Kita prioritaskan yang sudah tahu manajemen sekolah. Kami juga menghindari pola lama di mana Plt di sekolah A tapi bertugas di sekolah B. Sekarang, mereka harus Plt Kepala Sekolah di tempat itu untuk bisa didefinitifkan di sana,” ujar Mujahidin.
Ia menyebutkan, pola baru ini diterapkan agar proses transisi kepemimpinan berjalan stabil tanpa mengganggu ritme manajemen sekolah yang sudah terbentuk. Dengan begitu, pengisian kepala sekolah definitif tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar memperkuat tata kelola sekolah.
Selain pengisian jabatan, Disdikpora juga sedang menggodok regulasi untuk mengatasi ketimpangan jumlah siswa antar sekolah.
Salah satu contoh yang disebut berhasil adalah inovasi di SMAN 1 Gunungsari, yang diharapkan bisa ditiru SMAN 1 Batulayar yang sempat mengalami krisis siswa.
“Ke depan, peran kepala sekolah definitif akan sangat krusial untuk berkomunikasi dengan tokoh masyarakat seperti Kades dan Kadus. Tujuannya, memastikan semua anak usia sekolah tertampung dan tidak ada penumpukan siswa (overload) di sekolah-sekolah besar saja,” ujar Mujahidin.
“Kita akan batasi sekolah-sekolah besar agar tidak overload. Regulasi ini penting agar sekolah-sekolah kecil juga mendapatkan siswa yang merata,” pungkasnya.
Editor : Prihadi Zoldic