LombokPost- Persiapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kota Mataram mulai memasuki tahap krusial.
Saat ini Pemkot melakukan analisis data serta koordinasi intensif dengan sejumlah dinas terkait untuk menentukan kuota siswa di setiap sekolah.
Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kembali munculnya kursi kosong SMP di Mataram seperti yang terjadi pada beberapa tahun terakhir.
Penentuan jumlah rombongan belajar (rombel) dan kuota siswa menjadi fokus utama dalam penyusunan Juknis SPMB Kota Mataram.
Pemerintah ingin memastikan seluruh data dan perencanaan kuota siswa disiapkan secara matang sebelum proses penerimaan peserta didik baru dimulai.
Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) NTB Katman menegaskan, penetapan rombel dan kuota siswa wajib dicantumkan secara jelas dalam Juknis SPMB Kota Mataram.
Menurutnya, seluruh rekomendasi refleksi atau usulan penambahan rombel harus diajukan sebelum pelaksanaan SPMB dimulai.
Hal ini penting agar pelaksanaan SPMB Kota Mataram berjalan sesuai standar pengelolaan pendidikan dan tidak menimbulkan persoalan di tengah proses penerimaan.
“Penambahan rombel atau perubahan kuota harus dibahas sebelum SPMB berjalan. Jangan sampai dilakukan saat proses penerimaan sudah berlangsung,” jelas Katman.
Berdasarkan hasil evaluasi dalam rapat koordinasi, terdapat tantangan terkait tren angka masuk sekolah di Kota Mataram.
Dalam dua tahun terakhir, angka partisipasi siswa yang masuk ke sekolah di wilayah kota tercatat mengalami penurunan.
Kondisi ini menjadi salah satu penyebab munculnya fenomena kursi kosong SMP di Mataram pada periode sebelumnya.
Karena itu, pemerintah berupaya menata kembali distribusi siswa melalui kebijakan yang lebih terukur dalam SPMB Kota Mataram.
Masalah distribusi siswa juga menjadi perhatian utama.
Penurunan jumlah siswa diduga dipengaruhi berkurangnya akses atau minat siswa dari luar daerah untuk bersekolah di Kota Mataram akibat aturan domisili.
“Distribusi dari luar Mataram mungkin tidak masuk ke kota karena faktor domisili,” ujar Katman.
Dampaknya, pemerintah melakukan sejumlah langkah penyesuaian, termasuk kebijakan merger atau penggabungan sekolah, khususnya pada jenjang sekolah dasar.
Kebijakan ini diambil untuk meningkatkan efisiensi sekaligus menyesuaikan jumlah siswa dengan kapasitas sekolah.
Meski demikian, Pemkot menegaskan fenomena kursi kosong SMP di Mataram tidak sepenuhnya disebabkan menurunnya partisipasi pendidikan masyarakat.
Pergeseran distribusi geografis siswa juga menjadi faktor yang cukup signifikan.
Karena itu, dalam SPMB Kota Mataram tahun ini pemerintah akan memprioritaskan pengaturan kuota siswa dengan mempertimbangkan karakteristik setiap wilayah dan kebutuhan sekolah.
Memasuki tahap akhir persiapan, pengawalan terhadap Juknis SPMB Kota Mataram menjadi perhatian utama.
Semua pihak diminta memastikan data yang tercantum dalam juknis sudah akurat sebelum dipublikasikan secara resmi.
Dengan pemetaan kuota siswa yang lebih tepat sejak awal, Katman berharap SPMB Kota Mataram tahun ini mampu meminimalisir kembali munculnya kursi kosong SMP di Mataram sekaligus menciptakan distribusi siswa yang lebih merata di seluruh wilayah kota.
Editor : Kimda Farida