Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ketua DPRD NTB Ingatkan Anggota Dewan Cuti Jika Kampanye

FR

Ketua DPRD NTB Hj Isvie Rupaeda. (Foto: Dok/Lombok Post)
Ketua DPRD NTB Hj Isvie Rupaeda. (Foto: Dok/Lombok Post)
LombokPost-- Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rapaeda mengharuskan anggota DPRD NTB harus mengajukan cuti jika akan berkampanye.


Advertisement

 

“Iya. Kalau mau kampanye harus cuti dong. Ketentuannya begitu,” kata Isvie pada awak media, kemarin (15/12).

 

Advertisement

Politisi partai Golkar itu menjelaskan jika sejauh ini beberapa anggota dewan yang mencalonkan diri sudah ada yang mengajukan cuti. Menurutnya hal itu sudah menjadi ketentuan dan harus dijalankan.

 

Selain menegaskan keharusan cuti, Isvie menjelaskan saat ini kesibukan anggota DPRD NTB berkampanye di musim pemilu sangat dimaklumi. Isvie juga memberikan pengertian pada anggota yang fokusnya saat ini adalah untuk berkampanye.

Advertisement

 

 “Kita maklumi. Sama-sama memaklumi kondisi,” jelasnya.

 

Selanjutnya Isvie juga memastikan jika hal itu tidak mengganggu kinerja dan tugas-tugas DPRD NTB yang harus diselesaikan. “Tidak-tidak. Insyaallah tidak (mengganggu),” sambungnya.

 

Sebelumnya, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu NTB Umar Achmad Seth Meski menerangkan jika anggota legislatif tidak diharuskan mengambil cuti seperti pejabat daerah saat berkampanye. Di mana anggota legislatif hanya dilarang menggunakan fasilitas negara yang melekat pada jabatannya.

 

“Cuti itu hanya mengatur pejabat negara non DPR. Akan tetapi tetap saja mereka tidak

boleh menggunakan fasilitas negara saat kampanye,” kata Umar.

 

Dijelaskan, peserta pemilu merupakan pihak yang diperbolehkan melakukan kampanye. Peserta pemilu terdiri dari partai politik, calon DPR, DPD, dan Capres - Cawapres. Peserta pemilu kemudian menggunakan perangkat tim kampanye, petugas kampanye, dan pelaksana kampanye. Kata Umar, anggota legislatif aktif tentu pada dirinya melekat dua hal tersebut, yakni sebagai anggota legislatif dan sekaligus pelaksana kampanye.

 

Ketika melaksanakan tugas-tugas kenegaraan sebagai anggota DPR, mereka dilarang

menggunakan atribut yang melekat di dalam dirinya, alias tidak boleh menempelkan atribut

lain yang ada pada dirinya saat berkampanye.

 

“Seperti saat reses, kemudian di saat yang bersamaan yang bersangkutan mengkampanyekan dirinya menjadi calon legislatif. Ini harus diperhatikan, karena jelas di sana ada pelanggaran. Bisa administrasi, pidana, atau pelanggaran lainnya,” papar Umar.

 

Umar sendiri mengingatkan konsekuensi atas pelanggaran tersebut. Hal itu berupa

pembatalan dirinya sebagai calon, dan juga hukuman fisik berupa penjara dan juga denda.

“Tapi tentu yang berat adalah dibatalkannya dia sebagai calon,” sambungnya. (tih/r2)

 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Ikuti Arahan KPK, Ketua DPRD NTB Pastikan Kasus Pokir “Siluman” Tak Terulang

Ikuti Arahan KPK, Ketua DPRD NTB Pastikan Kasus Pokir “Siluman” Tak Terulang

KPK mengingatkan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD NTB kini wajib mengikuti mekanisme dan batas waktu yang telah diatur.

Ketua DPRD NTB Isvie Rupaeda Bela Kiprah Sari Yuliati, Sebut Pengabdian Nyata untuk Masyarakat

Ketua DPRD NTB Isvie Rupaeda Bela Kiprah Sari Yuliati, Sebut Pengabdian Nyata untuk Masyarakat

Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Hj. Baiq Isvie Rupaeda menyampaikan pandangan terbuka terkait kiprah dan pengabdian Hj. Sari Yuliati

 Pokir Ditiadakan di APBD Perubahan 2026, DPRD NTB Patuhi Supervisi KPK

Pokir Ditiadakan di APBD Perubahan 2026, DPRD NTB Patuhi Supervisi KPK

Sejumlah anggota DPRD NTB secara tegas menyatakan komitmennya untuk mengawal penyusunan dan pelaksanaan APBD secara transparan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer