
“Meskipun tahapan tanggapan masyarakat sudah selesai, jika ada laporan dan temuan baru tentang anggota KPPS yang berafiliasi dengan partai politik, menjadi anggota, atau terlibat sebagai tim sukses, kami akan tetap memprosesnya,” kata komisioner KPU NTB Agus Hilman pada Lombok Post, kemarin (2/1).
Selain mengucapkan selamat pada calon anggota KPPS terpilih, Agus mengimbau agar mereka tetap menjaga integritasnya. Terutama sikap sebagai penyelenggara pemilu. Apalagi sebagai ujung tombak, anggota KPPS mesti mengedepankan integritas mereka. Jangan sampai ada persoalan sebelum ditetapkan dan dilantik.
“Terutama menjaga sikap di media sosial. Jangan sampai memposting hal-hal yang terindikasi mendukung calon atau partai tertentu. Karena kita bisa proses, meskipun sudah dilantik,” tegas Agus.
KPU juga tetap akan menerima aduan terkait perilaku atau tindakan calon anggota KPPS dari masyarakat. Kata dia, pelanggaran kode etik tersebut bisa berdampak ke sanksi berat berupa pemberhentian.
Sejauh ini, pihaknya telah memastikan seluruh jajaran PPS yang melakukan rekrutmen untuk mengingatkan seluruh calon-calon KPPS. Hal itu sebelumnya juga telah dipastikan melalui data anggota parpol yang dimiliki.
“Sekali lagi saya berharap calon KPPS yang sudah diumumkan betul-betul menjaga integritas mulai hari ini. Jaga tindakan, ucapan yang berdampak terhadap tafsir dari masyarakat,” pinta Agus.
Ia menerangkan, 113.701 calon anggota KPPS yang lolos tahapan seleksi terdiri dari beberapa anggota KPPS baru yang berasal dari generasi muda. Dijelaskan, setelah pelantikan nanti, pihaknya akan memberikan bimbingan teknis.
“Kalau dulu hanya satu anggota KPPS yakni ketuanya saja, kali ini kita akan berikan bimtek untuk 7 anggota KPPS (semua anggota, red),” jelasnya.
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB secara khusus upaya pengawasan rekrutmen Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024. Selain memastikan pelaksanaan sesuai aturan, Bawaslu juga memastikan agar jangan sampai anggota KPPS KPU di NTB disusupi oleh kader partai politik.
“KPPS wajib harus steril dari kader partai maupun masyarakat yang berafiliasi dengan peserta pemilu. Hal ini tentu menjadi salah satu fokus dari pengawasan kita,” kata Ketua Bawaslu NTB Itratip.
Untuk memastikan KPU tidak kecolongan, Itratip berharap masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap proses rekrutmen KPPS tersebut. Kata dia, masyarakat mesti berani melaporkan kepada Bawaslu di Kabuapten/Kota jika menemukan adanya anggota KPPS yang terindikasi berafiliasi dengan partai politik tertentu, atau merupakan kader partai, juga apalagi tim sukses salah satu peserta pemilu.
Namun laporan tersebut tentunya diharapkan dapat disampaikan disertai dengan bukti dan dokumen pendukung. “Ketika yang bersangkutan telah memenuhi syarat, kita susah memprosesnya. Kecuali ada laporan pendukung seperti video atau foto yang misalnya anggota KPPS tersebut tengah mengkampanyekan calon tertentu,” terangnya.
Satu TPS diisi oleh 7 anggota KPPS. Sementara pengawas TPS hanya satu orang. Tentu keterbatasan tersebut membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Namun tentunya partisipasi itu juga disertai dengan bukti berupa data yang valid saat hendak melaporkan dugaan adanya pelanggaran oleh oknum anggota KPPS tersebut. (tih/r2)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




