Baru 2 Lembaga Survei yang Terdaftar Secara Resmi di KPU NTB

“Satu Lembaga Kedai Kopi, yang kedua Lembaga Survei Indonesia (LSI),” kata Anggota KPU NTB Agus Hilman pada Lombok Post, Selasa (15/10).
Dijelaskan, KPU melalui PKPU telah mengatur pendaftaran lembaga survei dalam melakukan jajak pendapat di pilkada serentak 2024.
Hal itu dilakukan untuk menjaga keadilan atau kejujuran lembaga dalam melakukan jajak pendapat di pesta demokrasi lima tahunan.
Terdaftarnya lembaga survei di KPU menjadi penting mengingat kredibilitas dari lembaga survei itu sendiri.
Kata Agus, ketika sudah terdaftar dan mendapatkan sertifikat dari KPU, ada sejumlah hal yang wajib dilakukan oleh lembaga survei tersebut.
“Salah satunya lembaga survei diwajibkan untuk menyampaikan sumber pendanaan surveinya,” terangnya.
Adapun dua lembaga survei yang sudah mendaftar di KPU NTB dikatakan akan melakukan penghitungan cepat hasil pemilihan Pilgub NTB 2024 di 27 November 2024 mendatang. Begitu juga dengan survei dan jajak pendapat lainnya.
Adapun syarat-syarat pendaftaran lembaga survei ke KPU terkait dengan syarat umum dan kewajiban memenuhi dokumen.
Agus menerangkan, beberapa di antaranya lembaga survei harus berbadan hukum, independen, dan memiliki sumber pendanaan yang jelas.
Selain itu, syarat berupa dokumen yang harus dilengkapi berupa surat keterangan minimal satu tahun terdaftar di asosiasi lembaga survei.
Sayangnya, KPU belum mengatur secara detail tentang sanksi untuk lembaga survei yang tidak terdaftar namun melakukan jajak pendapat.
“Kami hanya bisa menindak yang sudah terdaftar di kami. Ketika dalam pelaksanaannya lembaga survei tersebut melakukan pelanggaran seperti berpihak ke salah satu calon atau merugikan salah satu paslon,” jelasnya.
Sanksi bagi lembaga survei yang bisa ditindaklanjuti KPU bagi lembaga survei yang sudah terdaftar adalah pencabutan izin survei bagi lembaga tersebut. Agus menegaskan, lembaga survei yang sudah terdaftar di KPU akan bisa bekerja dengan hasil yang kredibel.
“Karena memang kami melakukan pemantauan terhadap lembaga tersebut. Sehingga logikanya lembaga survei yang terdaftar ini pasti akan mematuhi aturan dalam PKPU,” paparnya. (tih/r2)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




