Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Baru 2 Lembaga Survei yang Terdaftar Secara Resmi di KPU NTB

MF

Anggota KPU NTB Agus Hilman.
Anggota KPU NTB Agus Hilman.
LombokPost–Hingga saat ini lembaga survei yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB baru dua.


Advertisement

“Satu Lembaga Kedai Kopi, yang kedua Lembaga Survei Indonesia (LSI),” kata Anggota KPU NTB Agus Hilman pada Lombok Post, Selasa (15/10). 

Dijelaskan, KPU melalui PKPU telah mengatur pendaftaran lembaga survei dalam melakukan jajak pendapat di pilkada serentak 2024.

Hal itu dilakukan untuk menjaga keadilan atau kejujuran lembaga dalam melakukan jajak pendapat di pesta demokrasi lima tahunan.

Advertisement

Terdaftarnya lembaga survei di KPU menjadi penting mengingat kredibilitas dari lembaga survei itu sendiri.

Kata Agus, ketika sudah terdaftar dan mendapatkan sertifikat dari KPU, ada sejumlah hal yang wajib dilakukan oleh lembaga survei tersebut.

“Salah satunya lembaga survei diwajibkan untuk menyampaikan sumber pendanaan surveinya,” terangnya. 

Advertisement

Adapun dua lembaga survei yang sudah mendaftar di KPU NTB dikatakan akan melakukan penghitungan cepat hasil pemilihan Pilgub NTB 2024 di 27 November 2024 mendatang. Begitu juga dengan survei dan jajak pendapat lainnya.

Adapun syarat-syarat pendaftaran lembaga survei ke KPU terkait dengan syarat umum dan kewajiban memenuhi dokumen.

Agus menerangkan, beberapa di antaranya lembaga survei harus berbadan hukum, independen, dan memiliki sumber pendanaan yang jelas.

Selain itu, syarat berupa dokumen yang harus dilengkapi berupa surat keterangan minimal satu tahun terdaftar di asosiasi lembaga survei.

Sayangnya, KPU belum mengatur secara detail tentang sanksi untuk lembaga survei yang tidak terdaftar namun melakukan jajak pendapat.

“Kami hanya bisa menindak yang sudah terdaftar di kami. Ketika dalam pelaksanaannya lembaga survei tersebut melakukan pelanggaran seperti berpihak ke salah satu calon atau merugikan salah satu paslon,” jelasnya.

Sanksi bagi lembaga survei yang bisa ditindaklanjuti KPU bagi lembaga survei yang sudah terdaftar adalah pencabutan izin survei bagi lembaga tersebut. Agus menegaskan, lembaga survei yang sudah terdaftar di KPU akan bisa bekerja dengan hasil yang kredibel.

“Karena memang kami melakukan pemantauan terhadap lembaga tersebut. Sehingga logikanya lembaga survei yang terdaftar ini pasti akan mematuhi aturan dalam PKPU,” paparnya. (tih/r2)

 

Advertisement
Editor : Marthadi
Sumber : Lombok Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

KPU NTB Tingkatkan Kualitas SDM, SIMPEL Naik Kelas Jadi LMS Kepemiluan

KPU NTB Tingkatkan Kualitas SDM, SIMPEL Naik Kelas Jadi LMS Kepemiluan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN).

KPU Lotim dan Loteng Masuk Penilaian Nasional WBK

KPU Lotim dan Loteng Masuk Penilaian Nasional WBK

Dua Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten di NTB selangkah lagi meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

KPU NTB Dorong Kesadaran Pemilih Tolak Politik Uang Jelang Pilkades Lombok Barat

KPU NTB Dorong Kesadaran Pemilih Tolak Politik Uang Jelang Pilkades Lombok Barat

Komisi II DPR RI bersama KPU Provinsi NTB mendorong peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas, kritis.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer