Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Debat Perdana Pilgub NTB, Siapa yang Lebih Unggul?

FR

KPU NTB saat rapat koordinasi lintas instansi  persiapan debat perdana pada Sabtu lalu (19/10).
KPU NTB saat rapat koordinasi lintas instansi persiapan debat perdana pada Sabtu lalu (19/10).
LombokPost-Debat terbuka perdana Cagub dan Cawagub NTB yang akan digelar Rabu, 23 Oktober 2024 mengusung tema reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Tiga paslon; Sitti Rohmi Djalilah-Musyafirin (Rohmi-Firin), Zulkieflimansyah-Suhaili (Zul-Uhel) dan Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda) akan bertarung gagasan dalam meningkatkan kualitas birokrasi Pemprov NTB untuk menghadirkan pelayanan publik yang paripurna.


Advertisement

Mengenai tema tersebut, juru bicara Iqbal-Dinda Adhar Hakim menegaskan kesiapannya dalam menghadapi debat perdana nanti.

“Kami nyaman dengan isu ini. Isu inilah yang kami yakini akan menjelaskan pada publik, siapa yang benar-benar paling berpengalaman dengan isu ini,” kata Adhar pada Lombok Post, Senin (21/10).

Lalu Iqbal memiliki pengalaman matang sebagai birokrat. Peningkatan kapasitas birokrasi dalam menghadirkan pelayanan publik yang paripurna merupakan isu yang sudah dilakukan langsung oleh Lalu Iqbal. Kata Adhar, Lalu Iqbal menjadi pejabat yang dipercaya Kemenlu RI untuk melakukan tata kelola birokrasi di luar negeri.

Advertisement

Lebih jauh, Lalu Iqbal juga dinilai memiliki segudang pengalaman dalam memberikan pelayanan publik. Beberapa di antaranya seperti pengalaman mengurus sejumlah pesoalan buruh migran dan mencetuskan sejumlah ide dan gagasan pelayanan yang paripurna. 

“Beliau beberapa kali terpilih sebagai birokrat yang berprestasi di Kemenlu. Itulah mengapa, jujur dalam debat ini tidak ada persiapan khusus. Karena kami agak diringankan dengan pengalaman beliau sebagai birokrat,” jelas Adhar.

Mantan Kepala Perwakilan Ombudsman NTB itu juga menerangkan di waktu yang sama, publik akan dapat membaca sendiri rapor kepemimpinan paslon Zulkieflimansyah dalam lima tahun terakhir. Ia menyebut terdapat banyak mutasi pejabat tanpa adanya peningkatan pelayanan yang signifikan.

Advertisement

“Di sisi lain kami yakin sekali, publik sudah bisa membaca sendiri gambaran yang komperhensif dari rapor kepemimpinan Zul dan Rohmi. Kita melihat dari sejumlah survei, tingkat ketidakpuasan publik sangat tinggi,” terangnya.

 

Zul-Uhel Dinilai Akan Lebih Unggul

 

Sementara itu, pengamat politik NTB Dr Alfisyahrin menilai Lalu Iqbal memiliki kapasitas yang mumpuni dalam memahami persoalan-persoalan tata kelola birokrasi. Mantan Dubes RI untuk Turki itu dinilai akan lebih menguasai kerja-kerja birokrat yang bersifat teknis.

“Saya yakin pak Iqbal akan menguasai panggung ini karena memang latar belakangnya sebagai birokrat dan intelektual,” jelas Alfisyahrin.

Kendati demikian, ia menggarisbawahi perbedaan dalam menguasai isu birokrasi yang konseptual sebagai birokrat murni dengan pemahaman secara empiris sebagai seorang politisi yang memiliki pengalaman mengelola langsung tatanan birokrasi. Kata Alfisyahrin, itulah yang membedakan paslon Iqbal-Dinda dengan Zul-Uhel dan Rohmi-Firin.

“Karena Zul dan Rohmi tentu lebih memiliki kemampuan manajerial dibandingkan dengan pak Iqbal yang adalah birokrat karir,” terangnya.

Namun jika Zul-Uhel dibandingkan dengan Rohmi-Firin, menurutnya Zul-Uhel menjadi paslon yang paling unggul. Hal itu mengingat pengalaman panjang di parlemen sekaligus pengalaman memimpin daerah.

“Pak Zul jauh lebih punya kredibilitas jika melihat pengalaman yang dimiliki dalam mengelola birokrasi selama memimpin. Ditambah pengalaman panjang sebagai anggota parlemen di pusat dan memimpin NTB, saya kira itu memberikan nilai lebih untuk beliau memberikan uraian tentang persoalan birokrasi dan pelayanan publik,” paparnya. 

 

Penempatan SDM yang Tepat Masih Jadi Masalah Mendasar

 

Alfisyahrin menilai persoalan mendasar birokrasi di Indonesia mencakupi beberapa hal. Mulai dari persoalan kepala daerah yang cenderung tidak efesien dalam menempatkan pejabat sampai dengan prosedur pelayanan yang panjang dan berbelit.

“Pasca otonomi daerah, kepala daerah cenderung memiliki persoalan dalam menempatkan SDM. Kepala daerah seringkali mengakomodasi orang-orang yang dekat dengan mereka, meski sama sekali tidak memiliki kompetensi,” terang Alfisyahrin.

Birokrat yang memiliki kapasitas di bidangnya seringkali tidak mendapatkan tempat yang tepat. “The right man on the right place. Penempatan birokrat cenderung sangat politis. Kadang-kadang ada birokrat yang kemampuannya tidak linier dengan tempatnya bertugas,”  sambungnya.

Selain persoalan tersebut, masalah prosedur pelayanan yang panjang juga dinilai menjadi persoalan birokrasi yang menyebabkan terhambatnya performa birokrasi dalam melayani.

Kata Alfisyahrin, ketiga paslon tentunya mesti mampu menawarkan ide dan gagasan dalam mengatasi persoalan dan tantangan atas hal tersebut. Pemetaan masalah birokrasi di NTB mesti dapat digambarkan dengan baik. Dan itu menurutnya akan jauh lebih bisa digambarkan oleh calon yang memiliki pengalaman memimpin daerah dari pada birokrasi murni.

“Tentu pak Iqbal harus mampu mengupas seluruh persoalan ini secara holistik. Dengan solusi yang konseptual dan tergambarkan dalam implementasinya. Karena dalam konteks ini, pak Zul dan bu Rohmi tentu memiliki pengalaman empiris yang membuat mereka lebih unggul dalam membahas isu ini,” pungkasnya. (tih/r2)

 

 

 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Putusan MK Buka Jalan KPU Diadukan ke DKPP soal Verifikasi Syarat Gibran

Putusan MK Buka Jalan KPU Diadukan ke DKPP soal Verifikasi Syarat Gibran

Surokim Abdussalam menilai putusan MK membuka ruang mengadukan KPU ke DKPP terkait proses verifikasi persyaratan pencalonan Gibran.

KPU Lotim tetapkan 1.050.507 pemilih pada PDPB triwulan III 2026

KPU Lotim tetapkan 1.050.507 pemilih pada PDPB triwulan III 2026

Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Lombok Timur (Lotim) melakukan rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)

DKPP Ungkap Puluhan Aduan Asusila Penyelenggara Pemilu

DKPP Ungkap Puluhan Aduan Asusila Penyelenggara Pemilu

DKPP menangani 26 aduan dugaan asusila penyelenggara pemilu sejak 2020. Dua perkara teregistrasi pada 2026.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer