
LombokPost-Paslon yang kalah menurut hasil Pleno KPU masih mempunyai kesempatan untuk mengubah hasil Pilkada melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Paslon dapat mengajukan gugatan ke MK paling lambat tiga hari setelah penetapan hasil rekapitulasi. Dengan itu, KPU NTB hanya menunggu berita registrasi terhadap MK yang akan disampaikan KPU RI.
“Jadi MK akan menyampaikan mana-mana yang masuk dalam sengketa, mana yang tidak,” terangnya.
“Tidak perlu ke KPU NTB. Tiap kabupaten kita punya range waktu kapan terakhir mereka melakukan aduan ke MK,” sambungnya.
Terkait proses pleno, KPU memastikan seluruh pleno d sudah rampung di tingkat Kabupaten/Kota. Sementara itu terkait usulan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang disarakankan oleh Bawaslu NTB tidak dilakukan oleh KPU NTB. Hal tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya syarat untuk melakukan PSU.
Sebelumnya ada dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Lombok Tengah (Loteng) dan satu TPS di Sumbawa Barat yang direkomendasikan Bawaslu untuk menggelar PSU.
“Rekomendasi dari Bawaslu kita tindak lanjuti dengan kajian hukum. Kalau memang sesuai dengan kajian hukum, maka kita lakukan PSU,” jelasnya.
Jika memang atas hal ini nantinya KPU NTB dilaporkan ke DKPP, menurutnya tidak menjadi masalah. Sebab itu menjadi kewenangan Bawaslu. (chi/r2)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




