Dewan Sebut Pilkada Secara Tidak Langsung Punya Plus Minus

LombokPost–Ketua Komisi I DPRD NTB Muhammad Akri mengomentari wacana Pemilihan Kepala Daerah oleh legislatif.
Menurutnya, hal itu tidak menutup kemungkinan terjadi mengingat plus-minus dari pemilihan langsung.
“Negara kita sudah memiliki pengalaman baik secara langsung maupun dipilih DPRD. Dengan pengalaman itu saya kira nantinya pemerintah dan DPR akan membuat keputusan terbaik,” kata Muhammad Akri.
Politisi PPP itu menilai pemilihan kepala daerah secara langsung membuat biaya politik yang besar.
Di sisi lain, pemilihan langsung juga membuka peluang terjadinya politik uang.
Selanjutnya, polarisasi dan keterbelahan di tingkat masyarakat di saat pemilih langsung juga dinilai cukup tinggi.
Hal itu berpotensi menimbulkan konflik. Meskipun pada Pilkada serentak NTB 2024, hal itu tidak terjadi.
“Tapi kita bersyukur di NTB, tidak ada konflik di masyarakat akibat perbedaan pilihan di pilkada,” ujarnya.
Dengan begitu, setidaknya jika pemilihan kepala daerah melalui legislatif, maka biaya akan dapat ditekan.
Praktik politik transaksional di tengah masyarakat yang kian marak dan masif juga sedikit tidak dapat dihindari.
“Dengan anggaran Pilkada yang mencapai ratusan miliar, bisa dialihkan untuk kebutuhan masyarakat, semisal perbaikan sekolah dan bantuan modal UMKM. Dengan anggaran tersebut, ratusan sekolah bisa diperbaiki dan ratusan UMKM bisa dibantu,” terangnya.
Kendati demikian, ia tak menampik jika Pilkada tidak dilakukan secara langsung akan dinilai publik sebagai kemunduran demokrasi.
“Kita lihat saja perkembangan wacana ini nanti di pemerintah pusat dan DPR RI,” pintanya. (tih/r2)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




