
LombokPost – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani memberikan sejumlah catatan untuk 100 hari kerja Prabowo-Gibran. Selain mengapresiasi capaian gemilang di 100 hari pertama Prabowo-Gibran, beberapa catatan tersebut juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih dihadapi masyarakat. Terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
“Kita melihat bersama 100 hari kerja presiden Prabowo menunjukkan hasil yang luar biasa. Dari hasil survei kepuasan masyarakat, persentasenya sangat tinggi. Namun kita harapkan ini dapat menjadi spirit optimisme ke depan. Bukan berarti terus berpuas diri,” kata Lalu Hadrian atau yang akrab disapa Lalu Ari pada Lombok Post.
Baca Juga: Melihat Kreativitas Siswa SLBN 1 Lombok Utara (2-habis)
Di awal tahun 2025, presiden Prabowo menunjukkan sejumlah gebrakan di bidang pendidikan. Mulai dari persiapan sekolah unggulan, peningkatan kesejahteraan guru dan tunjangan kinerja untuk dosen. Begitu juga dengan Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kemudian di sektor lain juga menunjukkan kerja yang luar biasa. Kita berharap, 100 hari kerja ini merupakan awal dari kesuksesan presiden dan seluruh kabinet yang ada hari ini untuk mencapai hal yang sama dalam jangka panjang,” jelasnya.
Selanjutnya catatan 100 hari kerja Prabowo-Gibran mencakup sejumlah persoalan yang mesti ditindaklanjuti oleh pemerintah. Kata Lalu Ari, hal itu berupa biaya pendidikan perguruan tinggi yang mesti terjangkau bagi masyarakat indonesia tanpa memandang kelas sosial.
Pemerintah diharapkan mampu menjalankan amanat undang-undang yang menegaskan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Selain biaya pendidikan perguruan tinggi, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menyoroti persoalan infrastruktur pendidikan yang masih timpang.
“Infrastruktur yang sekiranya belum penting untuk dibangun, janganlah dibangun. Yang terpenting adalah pemerataan sarana dan prasarana pendidikan. Kita tahu di wilayah Indonesia timur masih banyak bangunan sekolah yang belum layak,” paparnya.
Selain pendidikan, Ketua DPW PKB NTB itu juga menuturkan pemerintah harus memperhatikan keadilan di sektor kesehatan. Ia menuturkan, hari ini masih banyak masyarakat yang mengeluhkan pelayanan kesehatan dengan biaya yang tinggi.
“Dan masih banyak masyarakat kita yang berobat ke luar negeri. Ini pekerjaan rumah (PR) pemerintah ke depan. Bagaimana menjamin pelayanan kesehatan yang maksimal di dalam negeri,” pungkasnya. (tih/r2)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




