
LombokPost – Anggota DPRD NTB Muhammad Aminurlah mempertanyakan empat pejabat Pemprov yang didaulat Pj Gubernur NTB Hassanudin menjadi komisaris non independent di sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) NTB. Kebijakan tersebut dinilai tidak sepenuhnya memenuhi aturan.
“Di PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, Pasal 36 Ayat (1) dan (2), komisaris non-
independen harus berasal dari pejabat pemerintah daerah dan/atau pemerintah pusat yang tidak sedang bertugas melaksanakan pelayanan publik,” kata Aminurlah atau yang akrab disapa Maman pada awak media, Jumat (14/2).
Sementara empat pejabat Pemprov yang ditunjuk tersebut, yakni Sekda NTB Lalu Gita Ariadi sebagai komisaris non independen di PT Bank NTB Syariah, Asisten II Setda NTB Fathul Gani sebagai komisaris non independen di PT BPR NTB, Karo Perekonomian Wirajaya Kusuma sebagai komisaris non independen di PT Jamkrida NTB Syariah dan Ahaddi Bohari pejabat fungsional madya di BUMD masih aktif memiliki tugas pelayanan publik sebagai komisaris non independen di PT GNE.
“Sekda dan tiga pejabat lainnya itu kan sibuk. Mereka juga merupakan ASN yang bertugas
melaksanakan pelayanan publik. Ini jelas bertentangan dengan aturan,” kritiknya.
Ia membeberkan, penunjukan tersebut mengacu pada surat bernomor 700/1695.6-XI/Set.Ev-INSP/2024 yang tembusannya diberikan pada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Inspektur Jenderal Kemendagri, Sekda Provinsi NTB, dan Inspektur Provinsi NTB.
Lebih lanjut, dikatakan surat tersebut menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kemendagri Nomor 700.1.2.1/152/IJ tanggal 1 Juli 2024 terkait pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024.
Politisi PAN itu juga menyoroti kondisi Bank NTB Syariah yang saat ini tengah mengalami
sejumlah persoalan. Menurutnya, posisi komisaris di BUMD, terutama di Bank NTB Syariah, mesti diisi oleh individu yang memiliki integritas dan moralitas tinggi.
“Bukannya mereka tidak memiliki integritas, tapi harus ada kejelasan dan proses yang sesuai aturan. Jangan sampai ada kepentingan politik dalam penempatan ini," tegasnya.
Menurut Maman itu, semestinya Pj Gubernur NTB bersabar dan menunggu Gubernur terpilih untuk menentukan komisaris BUMD. “Kami minta Pj Gubernur untuk bersabar dan menunggu Gubernur definitif yang nanti akanm enilai siapa yang layak mengelola uang rakyat. Jangan sembarangan menempatkan orang hanya karena kepentingan politik. Apalagi saat ini Bank NTB sedang dalam kondisi yang kurang baik,” pintanya.
Terakhir, ia meminta agar Pemprov mengkaji kembali untuk selanjutnya ditindaklanjuti dan sekaligus diperbaiki oleh Gubernur NTB definitif.
Terpisah, Ketua Tim Transisi Iqbal-Dinda Adhar Hakim menerangkan jika pihaknya sudah
mengetahui hal tersebut. Kendati demikian, ia tidak ingin memberikan komentar lebih jauh
mengenai pandangan Iqbal-Dinda sendiri terhadap kebijakan Pj Gubernur tersebut.
Kendati demikian, Adhar menuturkan jika dalam mempersiapkan transisi pemerintahan Iqbal-Dinda, pihaknya tentu memperhatikan berbagai dinamika yang terjadi di lingkup Pemprov NTB. “Yang jelas ini juga menjadi perhatian kami. Lebih jauh kami tidak ingin berkomentar,” jawabnya singkat. (tih/r2)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




