Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terdampak Efisiensi, Randis KPU-Bawaslu Dicabut 

n
Penulis: nur cahaya❯

 


Advertisement

DICABUT: Sejumlah kendaraan dinas komisioner KPU Kota Mataram sebelum ditarik oleh perusahaan penyewa, beberapa waktu lalu. 
DICABUT: Sejumlah kendaraan dinas komisioner KPU Kota Mataram sebelum ditarik oleh perusahaan penyewa, beberapa waktu lalu. 
 

LombokPost - Dampak dari Inpres Nomor 1 Tahun 2025 telah dirasakan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) di 10 Kabupaten/Kota. Hal itu berupa pencabutan kendaraan dinas (Randis) komisioner. Dampak dari pemangkasan biaya operasional tersebut sudah diberlakukan akhir Februari 2025 lalu. 

“Ada 60 randis komisioner di 10 Kabupaten/Kota. Ditambah empat di Provinsi untuk pejabat eselon III. Kalau tidak salah sekitar 24 Februari lalu sudah dicabut. Kontrak sewanya tidak diperpanjang lagi,” kata Anggota KPU NTB Agus Hilman pada awak media, Rabu (5/3). 

Advertisement

Agus menuturkan jika sejumlah komisioner yang tidak memiliki kendaraan roda empat pribadi harus menerima untuk menggunakan kendaraan pribadinya. Beberap diantaranya di ketahui memiliki kendaraan sendiri. 

"Tapi ada yang sudah punya kendaraan sebelumnya (kendaraan sendiri). Jadi ngantornya tetap pakai mobil," tutur Hilman. 

60 randis tersebut terdiri dari lima anggota masing-masing KPU Kabupaten/Kota  ditambah satu unit Randis Sekwan KPU Kabupaten/Kota.

Advertisement

Hilman menjelaskan seluruh mobil dinas yang digunakan oleh komisioner KPU Kabupaten/Kota itu menggunakan sistem sewa.

Adapun standar biaya yang diterapkan menjadi salah satu kebijakan efisiensi atas Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Hilman sendiri belum bisa mengkalkulasikan berapa besaran dana yang terpangkas dari penarikan mobil dinas tersebut. 

"Kita belum hitung ya. Karena itu kan sewa di pihak ketiga. Jadi hitungannya kalau sewa itu kan lebih murah," terangnya. 

Sementara Randis 5 komisioner KPU Provinsi NTB belum ditarik. Kata Hilman, instruksi kenarikan Randis komisioner di tingkat Provinsi belum ditetapkan. 

"Kalau kami kan istilahnya eselon II jadi gak ada yang ditarik kalau eselon II. Yang ditarik itu Randis eseon III,” katanya. 

Kendati demikian, ada kemungkinan dampak efisiensi akan berpengaruh pada pengurangan biaya pembelian bahan bakar. 

“Kemungkinan begitu. Saya melihat biaya BBM perjalanan sepertinya mau dipangkas juga. Tapi mudahan saja tidak," pungkasnya.

Sementara itu Randis komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota juga ditarik. Anggota Bawaslu NTB Hasan Basri menuturkan, penarikan Randis diberlakukan pada 3 Randis Komisioner dan satu kepala sekretariat. 

“Ada lima daerah terdiri dari lima komisioner ditambah satu kepala sekretariat. Semunya diambil," ujar Hasan Basri. (tih/r2)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Fauzan Khalid Dorong Warga Aktif Awasi Pemilu

Fauzan Khalid Dorong Warga Aktif Awasi Pemilu

Anggota Komisi II DPR RI H. Fauzan Khalid bersama Bawaslu mengingatkan pentingnya peran maayarakat mengawasi jalannya pemilihan umum.

Parpol Non Parlemen Soroti Tingginya Biaya Politik, KPU dan Bawaslu Perlu Lakukan Deteksi Dini

Parpol Non Parlemen Soroti Tingginya Biaya Politik, KPU dan Bawaslu Perlu Lakukan Deteksi Dini

Parpol non parlemen di Provinsi NTB menyoroti tingginya biaya politik dalam setiap event pilkada maupun pileg.

DKPP Ungkap Puluhan Aduan Asusila Penyelenggara Pemilu

DKPP Ungkap Puluhan Aduan Asusila Penyelenggara Pemilu

DKPP menangani 26 aduan dugaan asusila penyelenggara pemilu sejak 2020. Dua perkara teregistrasi pada 2026.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer