
LombokPost – Ketua Pansus IV DPRD NTB Hamdan Kasim menjelaskan usulan Raperda perampingan OPD yang dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal merupakan salah satu terobosan nyata di 100 hari kerjanya memimpin Bumi Gora.
Politisi Golkar itu mengatakan, dari perampingan OPD tersebut, pihaknya menghitung efisiensi anggaran belanja wajib daerah mencapai Rp 195 miliar.
Namun jika ingin memaksakan konsep 100 hari kerja, tentu Iqbal-Dinda juga sudah melakukan banyak hal selama ini. Salah satunya perampingan OPD yang berdampak banyak terhadap upaya efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
“Berdasarkan perhitungan kami di Pansus IV Raperda SOTK ini, Pemprov NTB berhemat sekitar Rp 195 miliar,” jelas Hamdan pada Lombok Post, Jumat (30/5).
Itulah mengapa ia menilai capaian Iqbal-Dinda tidak bisa dilihat dengan paradigma jangka pendek.
Karena apa yang dilakukan adalah proyeksi jangka panjang. Hamdan menegaskan, jika ingin melihat hasil nyata Iqbal-Dinda, maka hal itu dapat dinilai dalam lima tahun ke depan.
“Selain itu, di sektor peternakan, kita juga sekarang sudah bisa PCR di NTB. Dan kita juga sudah diizinkan oleh pemerintah provinsi Bali untuk mengiris sapi ke pulau Jawa melewati pulau Bali,” jelasnya.
Selain itu, dari aspek NTB mendunia, Iqbal-Dinda juga telah mengundang 28 Dubes ke NTB.
Hal itu juga sebagai terobosan yang patut menjadi salah satu capaian signifikan Iqbal-Dinda di 100 hari kerjanya.
“Namun sekali lagi, kalau berbicara hasil, tentu tidak bisa kita lihat seketika. Di mana hal itu membutuhkan waktu. Kita harus mengubah cara memandang keberhasilan sebuah pemerintahan,” pungkasnya. (tih/r2)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




