Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Berharap Aklamasi, Muzihir Usulkan Figur Ulama Pimpin DPP PPP

U
Penulis: Umar Wirahadi❯
Ketua DPW PPP NTB H Muzihir berharap pemilihan ketua umum PPP di Muktamar ke-10 bisa dilakukan secara aklamasi.
Ketua DPW PPP NTB H Muzihir berharap pemilihan ketua umum PPP di Muktamar ke-10 bisa dilakukan secara aklamasi.

LombokPost – Perhelatan Muktamar Partai Persatuan Pembanguan (PPP) akhirnya menemui titik terang.


Advertisement

DPP PPP sepakat menggelar Muktamar akhir September mendatang. 

"Seluruh DPW sudah dikumpulkan oleh DPP. Pelaksanaan Muktamar ke-10 akan dilakukan akhir September di Jakarta," kata Ketua DPW PPP NTB H Muzihir, Selasa (12/8).

Muktamar menjadi forum tertinggi PPP untuk mengambil keputusan dan menentukan arah kebijakan strategis partai.

Advertisement

Termasuk menentukan ketua umum yang akan memimpin Partai Kakbah lima tahun ke depan. 

Secara khusus, jelas Muzihir, DPW PPP NTB berharap pemilihan ketua umum bisa dilakukan secara aklamasi.

Sehingga tidak ada pemilihan yang mengarah pada persaingan keras antarcalon di forum muktamar.

Advertisement

"Kami sudah minta agar muktamar kali ini jangan sampai gontok-gontokan. Karena ini rawan menjadi sumber perpecahan di internal partai," ujar Muzihir.

Disampaikan, menjaga soliditas partai jauh lebih penting. Mengingat suara nasional PPP dalam Pemilu 2024 lalu sangat merosot.

KPU RI menetapkan suara PPP hanya menorehkan angka 3,87 persen atau di bawah ambang batas parlemen yang ditetapkan di angka 4 persen.

Walhasil, untuk pertama kali dalam sejarah, PPP harus terdepak dari Senayan sejak berdiri pada 1973 silam. 

"Saya kira Pemilu 2024 harus jadi pembelajaran. Sehingga kami minta pemilihan ketum kalau bisa aklamasi saja," papar Wakil Ketua DPRD NTB itu. 

Logo PPP
Logo PPP

Untuk bisa aklamasi, sambung dia, sangat tergantung pada keputusan DPP.

Jika sudah muncul satu calon terkuat, maka DPP harus menyampaikan ke seluruh DPW se-Indonesia.

Setelah itu DPW akan meneruskan ke DPC tingkat kabupaten/kota. Sehingga pemilik suara tidak terpecah dalam memberikan dukungan ke calon ketua umum dalam muktamar.

Muzihir optimistis pemilihan ketua umum bisa dilakukan secara aklamasi.

Dia mencontohkan beberapa parpol yang sudah sukses melakukan regenerasi kepemimpinan tanpa dinamika di internal partai.

Salah satunya adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang telah melakukan pergantian pengurus dari DPP hingga DPW. Saat ini PKS masih menyiapkan pergantian pimpinan DPD di tingkat kabupaten/kota.

"Kalau partai lain bisa aklamasi, kenapa PPP tidak bisa," sambungnya.

Terkait sosok ketua umum, DPW PPP NTB berharap bisa dipimpin oleh sosok ulama. Atau sosok yang dekat dan mendapat restu dari ulama.

"PPP kan dari sejak Orde Baru sangat identik dengan partai ulama. Maka kami menginginkan sosok figur ulama juga," ungkapnya.

Figur ulama, ujar Muzihir, dinilai tepat dengan karakter dan jati diri PPP sebagai rumah besar umat Islam.

Sejauh ini, ada beberapa nama yang santer beredar dan masuk dalam bursa calon ketua umum Partai Kakbah. Nama-nama itu berasal dari kalangan internal dan eksternal partai.  

Dari kalangan internal beredar nama Muhammad Mardiono, Romahurmuzy, Sandiaga Salahuddin Uno, Amir Uskara, dan Taj Yasin Maimoen.

Sementara dari kalangan eksternal partai, terdapat nama seperti Penasihat Khusus Presiden bidang Pertahanan Nasional Jenderal (Purn) Dudung Abdurrachman, Menteri Sosial Saefullah Yusuf, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. 

Sekretaris DPW PPP NTB Muhammad Akri mengatakan nama-nama calon ketum PPP masih berstatus sumir.

Belum ada kepastian hingga saat ini. Memang beberapa nama itu, ujar dia, sudah pernah melakukan penjajakan komunikasi ke beberapa DPW. 

"Memang ini yang beredar. Tapi namanya calon kan masih belum pasti. Kita tunggu nanti di forum muktamar saja," ujar Akri.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pimpinan Dewan Sepakat Tak PAW Akri, Isvie: Sementara Status Quo

Pimpinan Dewan Sepakat Tak PAW Akri, Isvie: Sementara Status Quo

Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD NTB Moh Akri yang diajukan DPW PPP NTB belum bisa diproses oleh pimpinan DPRD NTB.

Kubu Muzihir Konsolidasi Internal, Buat Pernyataan Dukungan ke Ketum Mardiono

Kubu Muzihir Konsolidasi Internal, Buat Pernyataan Dukungan ke Ketum Mardiono

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) NTB menggelar Rapat Kerja Wilayah sebagai langkah konsolidasi internal.

Prof Asikin Sebut SK Pemberhentian Akri Sah Secara Hukum

Prof Asikin Sebut SK Pemberhentian Akri Sah Secara Hukum

Kuasa Hukum DPW PPP NTB versi H Muzihir, Prof Zainal Asikin menjelaskan keputusan DPP PPP terkait pemberhentian Moh Akri sudah sesuai aturan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer