Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD NTB Dorong Pengelolaan Pariwisata secara Terintegrasi

U
Penulis: Umar Wirahadi❯
Ketua Komisi II DPRD NTB Lalu Pelita Putra mendorong pengelolaan pariwisata NTB secara terintegrasi.
Ketua Komisi II DPRD NTB Lalu Pelita Putra mendorong pengelolaan pariwisata NTB secara terintegrasi.

LombokPost – Ketua Komisi II DPRD NTB Lalu Pelita Putra menegaskan bahwa pembangunan pariwisata NTB tidak boleh dikelola secara sektoral.


Advertisement

Tapi harus dilakukan dengan terintegrasi yang melibatkan lintas instansi.

Hal itu disampaikan dalam diskusi publik bertema "The Mandalika : Jalan NTB menuju Destinasi Kelas Dunia" yang digelar Forum Wartawan Parlemen (FWP) Provinsi NTB di Hotel Lombok Garden, Mataram, Selasa (23/9). 

Dikatakan, pariwisata tidak cukup hanya digerakkan oleh Dinas Pariwisata, melainkan juga harus melibatkan banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Advertisement

Sebab ekosistem pariwisata memiliki multiplayer effect yang semuanya butuh keterlibatan. 

"Kalau mau membangun pariwisata, tidak bisa parsial. Perdagangan, koperasi, UKM, bahkan sektor pertanian dan infrastruktur harus terlibat. Ini kerja besar yang butuh koordinasi serius," tegas Pelita.

Ia mengingatkan bahwa DPRD NTB sejak era Gubernur Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang (TGB) sudah melahirkan regulasi untuk memperkuat sektor pariwisata.

Advertisement

Seperti Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, serta Perda terbaru Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pariwisata Berkelanjutan berbasis kearifan lokal.

"Payung hukum sudah ada, tinggal bagaimana eksekusinya di lapangan dengan dukungan anggaran yang memadai," jelasnya.

Selain aspek regulasi dan koordinasi, Lalu Pelita juga menyoroti persoalan harga tiket dan hotel yang kerap melonjak tinggi setiap menjelang event internasional seperti MotoGP.

"Silakan menaikkan harga, tetapi jangan sampai mencekik wisatawan. Kenaikan yang wajar bisa diterima, tapi kalau sampai selangit, justru merugikan citra pariwisata NTB," paparnya.

Dia juga menyoroti masih minimnya progres penjualan tiket MotoGP yang masih menyentuh angka 30 persen.

Padahal pelaksanaan event balapan internasional itu digelar tinggal beberapa hari lagi. Persisnya akan berlangsung pada 3-5 Oktober 2025. 

DPRD meminta pihak-pihak terkait untuk memaksimalkan sosialiasi.

Bukan hanya ITDC tapi juga peran pemprov dan kabupaten/kota melalui OPD-OPD terkait harus pro aktif melakukan promosi dan sosialiasi. 

"Kita harus sukseskan event besar ini. MotoGP adalah etalase pariwisata NTB di mata dunia, jadi harus benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat," pungkas politisi PKB itu. (mar/r2)

 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DPRD NTB Diminta Kawal Program Desa Berdaya, FITRA NTB Soroti Kesiapan Anggaran dan Pendampingan

DPRD NTB Diminta Kawal Program Desa Berdaya, FITRA NTB Soroti Kesiapan Anggaran dan Pendampingan

FITRA NTB meminta DPRD Provinsi NTB memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Desa Berdaya Transformatif.

Mahasiswa Nekat Terobos Paripurna DPRD NTB, Tuntut Penghapusan MBG dan Minta Pendidikan Gratis   

Mahasiswa Nekat Terobos Paripurna DPRD NTB, Tuntut Penghapusan MBG dan Minta Pendidikan Gratis  

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dari Unram, Undikma, dan beberapa lembaga lainnya nekat menerobos rapat paripurna DPRD NTB.

Soroti Ketimpangan Selatan-Utara Lobar, TGH Jamhur Desak Pemerataan Infrastruktur

Soroti Ketimpangan Selatan-Utara Lobar, TGH Jamhur Desak Pemerataan Infrastruktur

TGH Jamhur melontarkan kritik terhadap masih kuatnya ketimpangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan Lombok Barat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer