Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Usut Dana BTT, Dewan PAN dan PDIP Sambut Usulan Hak Angket

U
Penulis: Umar Wirahadi❯
Anggota DPRD NTB dari PDIP Made Slamet mendukung penggunaan hak angket dan hak interpelasi atas kasus pergeseran dana BTT dalam APBD NTB 2025.
Anggota DPRD NTB dari PDIP Made Slamet mendukung penggunaan hak angket dan hak interpelasi atas kasus pergeseran dana BTT dalam APBD NTB 2025.

LombokPost – Sejumlah anggota DPRD NTB menyambut positif "tantangan" akademisi untuk mengusut pengunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD NTB 2025. 


Advertisement

Baik dalam bentuk hak angket maupun hak interpelasi. Usulan itu dinilai sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan daerah. 

"Ini usulan yang bagus. Dan saya pribadi setuju saja," kata Anggota DPRD NTB Muhammad Aminurlah. 

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan setiap anggota dewan memiliki hak politik yang sama.

Advertisement

Seperti hak angket, hak interpelasi maupun menggunakan hak menyatakan pendapat atau membantuk panitia khusus (pansus). 

Dorongan itu bagian dari keterbukaan dan transparansi dalam penggunaan APBD untuk kepentingan daerah.

"Selama itu baik bagi masyarakat dan daerah mengapa tidak. Tinggal bagaimana sikap dewan yang lain," papar Wakil Ketua DPW PAN NTB itu. 

Advertisement

Disampaikan, usulan itu bisa diteruskan jika didukung sekurang-kurangnya tujuh anggota dewan.

Baik dari lintas fraksi maupun lintas komisi. Nah, usulan dari gabungan anggota itu akan dibawa ke pimpinan DPRD NTB untuk diagendakan dalam rapat paripurna.

"Nanti akan disampaikan dalam paripurna apakah disetujui atau tidak," papar Maman. 

Anggota DPRD dari PDIP Made Slamet juga mengaku setuju dengan usulan menggunakan hak angket atau hak interpelasi atas kasus pengunaan dana BTT.

Menurutnya, transparansi penggunakan anggaran itu penting untuk ditanyakan oleh wakil rakyat. Sehingga tidak menimbulkan spekulasi dan kecurigaan publik.

Anggota DPRD NTB dari PAN mendukung hak angket dan hak interpelasi soal pergeseran dana BTT dalam APBD NTB 2025.
Anggota DPRD NTB dari PAN mendukung hak angket dan hak interpelasi soal pergeseran dana BTT dalam APBD NTB 2025.

"Kami ingin ada jawaban yang seterang-terangnya dari Pak Gubernur (Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Red). Dana BTT digunakan untuk apa saja," papar Made. 

Seperti diketahui, jumlah total BTT dalam APBD murni 2025 awalnya mencapai Rp 500 miliar. Dalam perkembangannya, ada penggunaan alokasi dana BTT sebesar Rp 484 miliar lebih.

Sehingga sisa dana BTT dalam Perubahan APBD (P-APBD) NTB 2025 berjumlah Rp 16,4 miliar.

Ironisnya, DPRD NTB sendiri tidak mengetahui perincian dipakai untuk apa saja dana BTT itu. 

Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram (FH Unram) Unram Dr Lalu Wira Pria Suhartana mengatakan jika kebijakan penggunaan anggaran keluar dari ketentuan norma yang diatur regulasi, hal itu bisa masuk dalam tiga kategori.

Yaitu  mencampuradukan wewenang, penyalahgunaan wewenang, atau bisa melampaui wewenang.

"Sehingga bisa menjadi bentuk penyalahgunaan wewenang (abuse of power, Red) karena tidak sesuai dengan tujuan wewenang yang dikasih," paparnya. 

Nah, yang paling berhak menanyakan hal itu adalah lembaga legislatif.

DPRD NTB, sambung dia, bisa menggunakan hak politik yang melekat dalam lembaga legislatif. Yaitu hak interpelasi atau hak angket.

Ia menekankan, jangan sampai DPRD kehilangan kontrol atas kebijakan eksekutif. 

"Seharusnya hal-hal urgen seperti ini dipertanyakan oleh anggota dewan," tegas Lalu Wira. 

 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DPRD NTB Diminta Kawal Program Desa Berdaya, FITRA NTB Soroti Kesiapan Anggaran dan Pendampingan

DPRD NTB Diminta Kawal Program Desa Berdaya, FITRA NTB Soroti Kesiapan Anggaran dan Pendampingan

FITRA NTB meminta DPRD Provinsi NTB memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Desa Berdaya Transformatif.

Mahasiswa Nekat Terobos Paripurna DPRD NTB, Tuntut Penghapusan MBG dan Minta Pendidikan Gratis   

Mahasiswa Nekat Terobos Paripurna DPRD NTB, Tuntut Penghapusan MBG dan Minta Pendidikan Gratis  

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dari Unram, Undikma, dan beberapa lembaga lainnya nekat menerobos rapat paripurna DPRD NTB.

Soroti Ketimpangan Selatan-Utara Lobar, TGH Jamhur Desak Pemerataan Infrastruktur

Soroti Ketimpangan Selatan-Utara Lobar, TGH Jamhur Desak Pemerataan Infrastruktur

TGH Jamhur melontarkan kritik terhadap masih kuatnya ketimpangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan Lombok Barat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer