
Sebab TKD tidak langsung akan banyak dialihkan dalam bentuk program. Bukan dalam bentuk transfer uang di APBD seperti sebelumnya.
"Sepertinya ada perubahan strategi dari pusat dengan mengurangi TKD ke daerah. Kalau kita simak, pemerintah pusat ingin uang yang ditransfer ke APBD akan diganti dengan menyiapkan beberapa program," kata Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB Hasbullah Muis Konco.
Disampaikan, kebijakan ini menjadi peluang bagi daerah seperti NTB yang sangat membutuhkan fasilitas untuk mendukung kegiatan industrialisasi dan hilirisasi.
Baik komoditas hasil pertanian, kelautan dan perikanan. Nah, hal ini harus ditindaklanjuti oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.
"Ini perlu kolaborasi dengan pemerintah pusat. Supaya APBD kita tidak terbebani dengan pemotongan TKD ini," ujar Konco.
Misalnya, Pemprov NTB bisa mendorong pembangunan pabrik atau gudang di NTB.
Tujuannya untuk menghasilkan nilai tambah produk asli NTB. Seperti gudang atau pabrik garam, ikan, udang, rumput laut, jagung dan bawang.
"Termasuk pembangunan cold storage, contohnya. Pemprov bisa mengajukan program ini ke pusat," ujar Konco.
Dengan adanya cold storage berkapasitas besar, maka hasil tangkap ikan dan udang bisa disimpan di gudang penyimpanan.
Sama dengan hasil pertanian seperti bawang dan jagung. Artinya, ini semua penganggarannya bisa melalui APBN. Karena dengan pengurangan TKD, otomatis pusat akan banyak menyiapkan program ke daerah.
"Tinggal nanti bagaimana gubernur dan timnya menjemput program ini agar sampai ke NTB. Komunikasi ke pusat harus lebih ditingkatkan," tegas Konco.
Langkah ini selaras dengan upaya untuk menggenjot tiga program prioritas seperti yang dijabarkan dalam RPJMD NTB 2025-2029.
Yaitu pengentasan kemiskinan ekstrem, menciptakan ketahanan pangan serta pengembangan pariwisata menuju NTB mendunia. Tiga program strategis prioritas itu harus difokuskan dalam kegiatan 2026.
Ia mengingatkan pemerintah Iqbal-Dinda untuk serius mewujudkan program industrialisasi dan hilirisasi. Ini penting untuk menciptakan nilai tambah secara ekonomi. Baik bagi masyarakat maupun pendapatan daerah.
"Minimal yang kita kirim ke luar daerah itu berupa bahan baku. Syukur-syukur bahan jadi. Sehingga kita tidak lagi menjual bahan mentah dengan harga yang murah," tegasnya.
Anggota Banggar DPRD NTB lainnya, Sambirang Ahmadi mengatakan TKD dalam bentuk program akan memudahkan daerah dalam belanja.
Sebab dana TKD yang dititipkan di APBD seringkali tidak terserap dengan maksimal. Karena dibelanjakan di akhir tahun anggaran. Sehingga banyak yang tidak terserap dan kembali menjadi Silpa.
"Kalau berupa program kan langsung yang belanja pemerintah pusat. Bukan daerah," kata Sambirang.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




