Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Panggil Pansel KI dan Diskominfotik NTB, Sikapi Gugatan ke PTUN dan Ombudsman

U
Penulis: Umar Wirahadi❯
Para peserta seleksi komisioner KI yang menggugat ke PTUN dan melaporkan ke Ombudsman saat hearing dengan Komisi I DPRD NTB, Senin lalu (15/12).
Para peserta seleksi komisioner KI yang menggugat ke PTUN dan melaporkan ke Ombudsman saat hearing dengan Komisi I DPRD NTB, Senin lalu (15/12).

 


Advertisement

LombokPost – Proses seleksi calon komisioner Komisi Informasi (KI) berpotensi tidak sesuai jadwal. Hal itu menyusul adanya gugatan para peserta yang tidak lolos 15 besar. 

Mereka yang kecewa menempuh jalur hukum dengan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Mereka juga mengajukan laporan ke Ombudsman RI Perwakilan NTB karena dugaan maladministrasi. Mereka pernah hearing ke Komisi I DPRD NTB pada Senin lalu (15/12). 

Advertisement

"Tentu DPRD akan menindaklanjuti pengaduan ini. Kami akan panggil tim pansel di Diskominfotik NTB," kata Anggota Komisi I DPRD NTB Suhaimi, Kamis (18/12). 

Disampaikan, pemanggilan pihak-pihak terkait itu penting agar informasi yang beredar tidak bersifat sepihak. Yaitu hanya dari peserta yang kecewa karena tidak lolos 15 besar.

"Supaya informasi ini seimbang. Tidak hanya sepihak," ujar Suhaimi. 

Advertisement

Diketahui, mereka menyampaikan sejumlah keberatan atas proses seleksi. Baik yang bersifat administrasi dan substansi. 

Di antaranya terkait surat keterangan sehat yang seharusnya diterbitkan oleh rumah sakit pemerintah atau RSUD.

Tapi faktanya ada peserta yang menggunakan surat dari puskesmas dan tetap dinyatakan lolos dalam 15 besar.

Mereka juga menyoroti formulir pernyataan tidak terlibat dalam partai politik yang wajib ditandatangani di atas meterai.

Namun kenyataannya ada dua orang peserta yang tetap lolos ke 15 besar meskipun diduga tidak memenuhi ketentuan tersebut. Yang bersangkutan diduga pernah terdaftar sebagai caleg di Pemilu 2024.

Mereka juga keberatan terkait tahapan wawancara, psikotes, dan dinamika kelompok yang hasilnya tidak pernah diumumkan secara terbuka.

"Ini kan masih informasi sepihak. Untuk mengetahui benar atau tidak tentu kami akan kroscek ke pihak terkait. Termasuk pansel dan Diskominfotik," ungkap politisi PDIP itu.

Ketua Komisi I DPRD NTB Mohammad Akri memastikan tahapan seleksi tidak akan terlambat.

Pihaknya akan tetap mengejar proses uji kepatutan dan kelayakan terhadap 15 besar pada Desember ini.

"Saya kira tidak akan berdampak. Tetap kita gelar fit and proper test pada Desember ini," ujar Akri.

Ia menargetkan seluruh tahapan akan tuntas Desember ini. Sebab komisioner KI periode selanjutnya harus sudah dilantik awal Januari 2026.

"Tapi memang SK komisioner KI itu tidak menetapkan periode secara spesifik. Bunyinya sampai pelantikan KI definitif periode selanjutnya," ujar Akri. 

 

Advertisement
Editor : Redaksi Lombok Post
Sumber : Liputan
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

KPK Tunggu Laporan Resmi Ombudsman RI Terkait Temuan Dugaan Pungli di Lapas

KPK Tunggu Laporan Resmi Ombudsman RI Terkait Temuan Dugaan Pungli di Lapas

KPK tunggu laporan Ombudsman terkait temuan pungli Rp150 ribu per minggu di Lapas Cibinong guna ditindaklanjuti secara hukum.

Tim SAR Gabungan Perluas Area Pencarian Korban KMP Putri Yasmin, Ombudsman Temukan 3 Manifes

Tim SAR Gabungan Perluas Area Pencarian Korban KMP Putri Yasmin, Ombudsman Temukan 3 Manifes

Ombudsman NTB memfokuskan pengawasan pada kepastian pemenuhan hak dan pelayanan medis bagi para korban selamat maupun meninggal dunia.

Warga Bisa Gugat Pemerintah Soal Sekolah Rusak

Warga Bisa Gugat Pemerintah Soal Sekolah Rusak

Ombudsman NTB menilai pembiaran sekolah rusak berpotensi maladministrasi, mendesak pemda memprioritaskan rehabilitasi demi keselamatan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer