Senator NTB Dorong Pemprov Proaktif Usulkan Program ke Pusat, Pemangkasan TKD akan Diganti Program
LombokPost – Kekuatan fiskal daerah menurun signifikan tahun depan. Salah satunya karena pemangkasan dana pusat melalui transfer ke daerah (TKD) yang turun sampai Rp 1 triliun lebih.
Hal itu menjadi perhatian senator DPD RI dapil NTB TGH Ibnu Kholil.
"Kami sudah sampaikan ke pusat bahwa pengurangan ini sebaiknya tidak diberlakukan ke semua daerah. Termasuk NTB ini," kata TGH Ibnu Kholil di Mataram, Kamis (18/12).
Ia meminta jika pun TKD dipotong, nilainya harus proporsional. Sesuai dengan tingkat kemampuan daerah. Mengingat pendapatan daerah di setiap provinsi berbeda-beda.
"Apalagi pendapatan dan belanja kita di NTB kan termasuk daerah yang cukup tergantung pada penerimaan pusat," ujarnya.
Diketahui, postur pendapatan daerah tahun anggaran 2026 sebesar Rp 5,640 triliun. Terjadi penurunan sebesar Rp 849 miliar dibandingkan dengan APBD 2025 sebesar Rp 6,489 triliun.
Sedangkan belanja daerah tahun anggaran 2026 sebesar Rp 5,751 triliun.
Turun Rp 745 miliar. Atau berkurang 11,47 persen dibandingkan dengan APBD 2025 sebesar Rp 6,496 triliun.
Penurunan kekuatan fiskal Pemprov NTB banyak dipengaruhi oleh turunnya alokasi pendapatan TKD.
Meski terjadi pemotongan TKD, sambung Ibnu Kholil, pihaknya meminta pemprov maupun kabupaten/kota tidak terlalu risau.
Karena TKD akan banyak dialihkan dalam bentuk program. Kebijakan ini bisa menjadi peluang bagi daerah.
Sehingga pihaknya mendorong pemprov untuk proaktif mengajukan usulan program ke pemerintah pusat. "Ada peluang untuk mengajukan pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah," paparnya.
Anggota DPRD NTB Hasbullah Muis Konco mengatakan TKD dalam bentuk program akan memudahkan daerah dalam belanja.
Sebab dana TKD yang dititipkan di APBD seringkali tidak terserap dengan maksimal. Karena dibelanjakan di akhir tahun anggaran. Sehingga banyak yang tidak terserap dan kembali menjadi Silpa.
"Kalau berupa program kan langsung yang belanja pemerintah pusat. Bukan lagi daerah," kata Konco.
Kebijakan ini menjadi peluang bagi Pemprov NTB yang sangat membutuhkan fasilitas untuk mendukung kegiatan industrialisasi dan hilirisasi.
Baik komoditas hasil pertanian, kelautan dan perikanan. Nah, hal ini harus ditindaklanjuti oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.
"Ini perlu kolaborasi dengan pemerintah pusat. Supaya APBD kita tidak terbebani dengan pemotongan TKD ini," ujar Konco.
Misalnya, Pemprov NTB bisa mendorong pembangunan pabrik atau gudang di NTB.
Tujuannya untuk menghasilkan nilai tambah produk asli NTB. Seperti gudang atau pabrik garam, ikan, udang, rumput laut, jagung dan bawang.
"Termasuk pembangunan cold storage, contohnya. Pemprov bisa mengajukan program ini ke pusat," ujar Konco.
Dengan adanya cold storage berkapasitas besar, maka hasil tangkap ikan dan udang bisa disimpan di gudang penyimpanan.
Sama dengan hasil pertanian seperti bawang dan jagung. Artinya, ini semua penganggarannya bisa melalui APBN.
Karena dengan pengurangan TKD, otomatis pusat akan banyak menyiapkan program ke daerah.
"Tinggal nanti bagaimana gubernur dan timnya menjemput program ini agar sampai ke NTB. Komunikasi ke pusat harus lebih ditingkatkan," tegas Konco.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
