LombokPost – Seleksi terbuka calon sekretaris daerah (Sekda) NTB sudah berjalan tiga bulan. Sejak Tim Panitia Seleksi (Pansel) membuka pendaftaran Desember 2025, hingga kini sekda definitif belum juga diumumkan.
Padahal Pansel sudah mengumumkan tiga nama besar untuk diproses di pusat. Yaitu Abul Chair, Ahmad Saufi, dan Ahsanul Khalik. "Kami tentu bertanya-tanya kok prosesnya lama sekali," kata Anggota DPRD NTB Sambirang Ahmadi, Minggu (1/3).
Menurutnya, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal harus lebih aktif. Ia menyarankan gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) agar lebih aktif melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. "Saya kira Pak Gubernur atau BKD harus lebih bertanya. Sampai di mana proses seleksi sekda ini," ujarnya.
Sampai sekarang sekda dijabat Pelaksana Harian (Plh) Sekda NTB Lalu Mohammad Faozal. Menurut Sambirang, kondisi ini akan semakin berdampak ke birokrasi. Tanpa sekda definitif tentu konsolidasi birokrasi sedikit mengalami perlambatan. "Tidak bisa dipungkiri bahwa kekosongan sekda definitif pasti berimbas kepada konsolidasi birokrasi yang mengalami pelambatan," cetusnya.
Disampaikan Sambirang, birokrasi yang tidak terkonsolidasi dengan baik akan berdampak terhadap transformasi pelayanan publik. Termasuk dampaknya ke kinerja belanja daerah yang tidak akan maksimal. Karena kuasa pengguna anggaran belum ditetapkan. Termasuk para kepala OPD juga masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).
"Kinerja untuk mempercepat pelayanan publik akan berdampak semua. Padahal tidak terasa sudah setahun lebih pemerintahan ini berjalan," tegas politisi PKS itu.
Anggota DPRD NTB Muhammad Aminurlah menambahkan molornya penetapan sekda definitif bisa merugikan Pemprov NTB. Sebab sekda sebagai ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) punya peran vital dalam mengelola anggaran. Di sisi lain Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal tidak bisa langsung mengeksekusi
Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru. Langkahnya untuk membuat birokrasi berlari di tahun ini terhambat oleh banyaknya jabatan kepala OPD yang lowong. "Ini kuncinya di sekda yang sampai saat ini belum definitif," kata Maman, sapaan karibnya.
Dia bilang, tanpa sekda definitif birokrasi pemerintahan tidak bisa berjalan efektif. Kondisi itu salah satunya berdampak pada pertumbuhan ekonomi NTB yang mencapai 3,22 persen. Di bawah pertumbuhan ekonomi nasional 2025 yang tercatat 5,11 persen. "Ini salah satu akibatnya. Sebagai ketua TAPD, sekda harus bisa berinovasi dalam mencapai PAD," kata Maman.
Anggota DPRD NTB Hasbullah Muis Konco optimistis bahwa penetapan sekda definitif bisa dilakukan paling lambat Maret ini. Sebab posisi Sekda sangat strategis. DPRD akan mendukung siapa saja yang akan ditetapkan sebagai Sekda definitif.
"Kalau saya siapa saja di antara ketiga itu. Sebaiknya Pak Gubenur betul-betul dengan mengedepankan pertimbangan profesional, rasional, sehingga memilih orang terbaik," ujar Konco.
Terkait SOTK yang belum berjalan ia mengaku bisa memahami proses itu berjalan cukup lamban. Karena Gubernur harus mempertimbangkan banyak hal. Mulai dari pertimbangan profesionalisme dan kompetensi sehingga dilakukan uji kompetensi secara ketat lewat Tim Pansel. "Pak Gubernur harus mempertimbangkan profesionalisme yang dilandasi oleh meritokrasi," ujar Konco, sapaan karibnya.
Dia berharap seluruhnya sudah bisa ditetapkan Maret ini. Baik pejabat Sekda definitif maupun 13 kepala OPD. Dengan demikian kebijakan strategis dan administrasi pemerintah bisa berjalan normal kembali.
Dengan ditetapkannya pejabat definitif Maret ini, seluruh perencanaan dan eksekusi program dilakukan oleh orang yang sama. Sehingga evaluasi oleh gubenur akan mudah dilakukan. DPRD juga mudah melakukan kontrol dalam melihat kinerja yang bersangkutan.
"Sehingga dari perencanaan hingga eksekusi program, kita bisa melihat hasilnya. DPRD juga mudah mengawasi," pungkas politisi PAN ini.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
