Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KPU NTB Ingatkan Status Kewarganegaraan, Pemuktahiran Data Pemilih NTB

U
Penulis: Umar Wirahadi❯
PENYELENGGARA PEMILU: Ketua KPU Provinsi NTB Muhammad Khuwailid dan para komisioner KPU NTB menggelar koordinasi persiapan rapat pleno terbuka rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dengan KPU kabupaten/kota, Senin (6/4). (KPU NTB UNTUK LOMBOK POST)
PENYELENGGARA PEMILU: Ketua KPU Provinsi NTB Muhammad Khuwailid dan para komisioner KPU NTB menggelar koordinasi persiapan rapat pleno terbuka rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dengan KPU kabupaten/kota, Senin (6/4). (KPU NTB UNTUK LOMBOK POST)

Advertisement

LombokPost – KPU terus melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagai persiapan menghadapi Pemilu 2029.

Saat ini KPU kabupaten/kota sedang bersiap menggelar rapat pleno triwulan pertama dan dilanjutkan dengan pemuktahiran triwulan kedua 2026. 

Setelah pemuktahiran triwulan dua kabupaten/kota tuntas, KPU NTB siap menggelar pleno PDPB semester pertama 2026.

"Ini untuk memperkuat kualitas data sebagai bagian dari persiapan menghadapi tahapan Pemilu 2029," kata Ketua KPU Provinsi NTB Muhammad Khuwailid, Senin (6/4).

Disampaikan, pemuktahiran data pemilih tidak hanya menjadi kerja formalitas semata. Tapi bersifat substansial. Penguatan data pemilih ini menjadi tugas vital KPU sesuai dengan perintah Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Advertisement

 "Ini sangat penting agar data pemilih kita bisa dipercaya oleh peserta dan pegiat pemilu. Makanya data pemilih harus terus di-update secara konsisten dan berkala," ujarnya.

Salah satu yang menjadi perhatian KPU terkait dengan status kewarganegaraan hasil perkawinan beda negara. Yaitu anak hasil pernikahan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA).

 "Bahwa anak hasil pernikahan beda negara ini belum tentu WNI. Maka dalam hal ini harus betul-betul dicermati," kata Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU NTB Agus Hilman. 

Apalagi Indonesia tidak menganut sistem dwi kewarganegaraan. Tapi  kewarganegaraan tunggal. Itu diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Bahwa antara usia 18 hingga maksimal 21 tahun, anak-anak hasil pernikahan beda negara wajib memilih salah satu kewarganegaraan. Apakah menjadi WNI atau WNA.

Kalau menjadi WNI, sambung Hilman, berarti mereka bisa memilih dan harus masuk dalam data pemilih berkelanjutan. Itulah pentingnya menerapkan standarisasi dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

Advertisement
Editor : Redaksi
Sumber : Lombok Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Fauzan Khalid Dorong Warga Aktif Awasi Pemilu

Fauzan Khalid Dorong Warga Aktif Awasi Pemilu

Anggota Komisi II DPR RI H. Fauzan Khalid bersama Bawaslu mengingatkan pentingnya peran maayarakat mengawasi jalannya pemilihan umum.

Tanpa TGB, Perindo NTB Fokus Perkuat Basis dan Struktur Partai

Tanpa TGB, Perindo NTB Fokus Perkuat Basis dan Struktur Partai

Perindo menegaskan komitmennya untuk terus bergerak memperkuat barisan di tingkat akar rumput meski tanpa TGB M Zainul Majdi.

  ​Panaskan Mesin, Demokrat Mataram Bidik Kursi Pimpinan DPRD

​Panaskan Mesin, Demokrat Mataram Bidik Kursi Pimpinan DPRD

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Mataram bergerak cepat menyongsong kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 mendatang.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer