LombokPost – Sikap politik Partai Golkar terkait Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Mataram dalam pilkada mendatang menarik ditunggu.
Hal ini menyangkut dominasi Partai Beringin di ibu kota Provinsi NTB. Apalagi Mohan Roliskana tidak bisa lagi berkontestasi karena sudah menjabat dua periode menjabat Wali Kota Mataram.
"Siapa suksesor Pak Mohan berikutnya ini jadi pertanyaan besar di masyarakat," kata pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Dr Agus, Rabu (8/4).
Baca Juga: Muzihir-Rachman Berjumpa, Awal Peta Pilkada?
Disampaikan, hingga kini belum ada tanda-tanda siapa yang akan menjadi penerus estafet kepemimpinan Partai Golkar di Mataram. Golkar, tambah dia, memang memiliki kader-kader potensial.
Mulai dari Sekretaris DPD I Golkar NTB Firadz Pariska, Ketua DPD II Golkar Kota Mataram Rino Rinaldi, Ketua DPRD Kota Mataram Abdul Malik, hingga kader senior yang juga anggota DPRD NTB Didi Sumardi. Ada juga pihak yang menyebut Mohan menyiapkan istrinya, Noviani Danar Kinnastri atau akrab disapa Mbak Kikin.
"Di antara nama-nama itu siapa yang didukung oleh Mohan sangat menentukan peta elektoral," ujarnya.
Baca Juga: Gerindra Siapkan Kader di Pilwali Mataram, Golkar Pilih Fokus Sukseskan Kepemimpinan Mohan Roliskana
Menurutnya, siapa pun kader Golkar yang maju, pilkada Kota Mataram akan sangat dinamis. Sebab tidak ada sosok yang dominan seperti pertarungan di 2024. Situasi politik seperti ini memunculkan kepercayaan diri dari penantang-penantang baru seperti Ketua DPW PPP NTB H Muzihir atau calon partai lain seperti Gerindra, PKS, atau PDIP.
Meski demikian, restu dari Mohan sangat menentukan peta elektoral. Sebab dukungan dari kepala daerah aktif dinilai masih efektif. Karena bagaimana pun kepala daerah menguasai sumber daya politik strategis. Seperti birokrasi pemerintahan dan APBD.
"Pengalaman di banyak daerah, dukungan kepala daerah aktif ini sangat menentukan pemenang," tuturnya.
Baca Juga: Muzihir Siap Rebut Kursi Wali Kota Mataram, Muscab DPC PPP Kota Mataram Jadi Ajang Deklarasi
Agus mengingatkan, ada tiga sumber pendanaan politisi dalam pilkada langsung di Indonesia. Yaitu biaya oleh negara melalui birokrasi dan APBD, biaya oleh bohir atau pemodal, dan biaya pribadi calon. Dari tiga sumber pembiayaan itu yang paling efektif adalah sumber biaya dari negara.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
