Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Siap Kebut Raperda Pajak dan Retribusi

U
Penulis: Umar Wirahadi❯
PERTAMBANGAN RAKYAT: Masyarakat menambang secara tradisional di Desa Persiapan Belongas, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Melalui Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), pemerintah akan melegalkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). (HARLI/LOMBOK POST)
PERTAMBANGAN RAKYAT: Masyarakat menambang secara tradisional di Desa Persiapan Belongas, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Melalui Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), pemerintah akan melegalkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). (HARLI/LOMBOK POST)

Advertisement

LombokPost – DPRD NTB sedang membahas Raperda Prakarsa  Gubernur tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Pembahasan dilakukan melalui  Komisi III DPRD NTB yang membidangi keuangan, perbankan, dan pendapatan daerah.

Ketua Komisi III DPRD NTB Sambirang Ahmadi mengatakan pihaknya menyambut positif raperda itu. Sehingga dewan siap mempercepat pembahasan.

Karena regulasi itu berhubungan langsung dengan upaya pemerintah untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

"Ini ikhtiar kita dalam meningkatkan pendapatan daerah. Peningkatan PAD bukan lagi pilihan, tapi keharusan," kata Sambirang, Rabu (8/4).

Advertisement

Disampaikan, kemandirian fiskal daerah sangat dibutuhkan. Apalagi di tengah tekanan fiskal dan kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah yang terus meningkat.

Sehingga percepatan pembahasan Raperda PDRD dinilai sangat urgen di tengah terbatasnya pendapatan daerah.

"Banyak sektor yang kita tekankan dalam memaksimalkan sumber PAD," ujar Sambirang.

DPRD, sambung dia, sangat memahami arah besar dari perubahan Perda itu. Yaitu menutup kebocoran pajak, memperluas basis penerimaan, serta mengoptimalkan potensi ekonomi daerah.

Mulai dari penertiban kendaraan luar daerah, penyesuaian tarif pajak bahan bakar non-subsidi, serta pengaturan pertambangan rakyat.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pendapatan Mataram Naik Rp 1,67 T, Pemkot Malah Pangkas Target Retribusi Parkir & Pasar

Pendapatan Mataram Naik Rp 1,67 T, Pemkot Malah Pangkas Target Retribusi Parkir & Pasar

Meski total Pendapatan Daerah mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp 42,43 miliar menjadi Rp 1,67 triliun, Pemkot memilih menurunkan

APBD Perubahan Dompu 2026, Pendapatan Daerah Diproyeksi Tembus Rp 1,22 Triliun

APBD Perubahan Dompu 2026, Pendapatan Daerah Diproyeksi Tembus Rp 1,22 Triliun

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2026

APBD Perubahan Sumbawa 2026 Naik, Pendapatan Daerah Bertambah Rp 45,83 Miliar

APBD Perubahan Sumbawa 2026 Naik, Pendapatan Daerah Bertambah Rp 45,83 Miliar

Wakil Bupati (Wabup) Sumbawa Mohamad Ansori menyampaikan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD 2026

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer