
LombokPost – DPRD NTB sedang membahas Raperda Prakarsa Gubernur tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
Pembahasan dilakukan melalui Komisi III DPRD NTB yang membidangi keuangan, perbankan, dan pendapatan daerah.
Ketua Komisi III DPRD NTB Sambirang Ahmadi mengatakan pihaknya menyambut positif raperda itu. Sehingga dewan siap mempercepat pembahasan.
Baca Juga: Labkesda Jadi Mesin PAD Baru, Dinkes Mataram Tancap Gas Usai Berstatus BLUD
Karena regulasi itu berhubungan langsung dengan upaya pemerintah untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).
"Ini ikhtiar kita dalam meningkatkan pendapatan daerah. Peningkatan PAD bukan lagi pilihan, tapi keharusan," kata Sambirang, Rabu (8/4).
Disampaikan, kemandirian fiskal daerah sangat dibutuhkan. Apalagi di tengah tekanan fiskal dan kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah yang terus meningkat.
Sehingga percepatan pembahasan Raperda PDRD dinilai sangat urgen di tengah terbatasnya pendapatan daerah.
"Banyak sektor yang kita tekankan dalam memaksimalkan sumber PAD," ujar Sambirang.
DPRD, sambung dia, sangat memahami arah besar dari perubahan Perda itu. Yaitu menutup kebocoran pajak, memperluas basis penerimaan, serta mengoptimalkan potensi ekonomi daerah.
Mulai dari penertiban kendaraan luar daerah, penyesuaian tarif pajak bahan bakar non-subsidi, serta pengaturan pertambangan rakyat.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




