Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Raperda Bale Mediasi Utamakan Restorative Justice

U
Penulis: Umar❯
Anggota DPRD NTB Ali Usman Ahim (kiri) dan Syamsul Fikri (kanan) mengatakan Raperda Bale Mediasi mengutamakan restorative justice dan pendekatan musyawarah mufakat.
Anggota DPRD NTB Ali Usman Ahim (kiri) dan Syamsul Fikri (kanan) mengatakan Raperda Bale Mediasi mengutamakan restorative justice dan pendekatan musyawarah mufakat.

Advertisement

LombokPost – DPRD NTB akan memperkuat peran dan fungsi Bale Mediasi melalui revisi Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi.

Kasus-kasus perdata dan delik aduan seperti pencemaran nama baik diharapkan selesai melalui pendekatan musyawarah mufakat di Bale Mediasi. 

"Prinsipnya kita ingin mengedepankan restorative justice dalam menyelesaikan konflik di masyarakat," kata Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD NTB Ali Usman Ahim, Minggu (17/5).

Disampaikan, tidak semua persoalan hukum harus bermuara di pengadilan. Sengketa perdata dan sengketa pidana kategori dua bisa diselesaikan di Bale Mediasi. Proses ini jauh lebih efektif dan cepat. Proses di Bale Mediasi juga bertujuan untuk menciptakan kedamaian dan keharmonisan di tengah masyarakat.

 "Kita ingin pihak yang bersengketa menghasilkan kesepakatan untuk perdamaian," ujar Ali.

Advertisement

Bale Mediasi diharapkan menjadi wadah yang efektif dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Ini menjadi lembaga non litigasi yang bertujuan agar berbagai konflik atau perkara ringan tidak perlu dibawa ke jalur hukum yang panjang dan memakan biaya.

Tapi menggunakan pendekatan restorative justice. Atau musyawarah mufakat yang berbasis kearifan lokal untuk bisa menciptakan perdamaian atarpihak yang bersengketa. 

"Jadi jangan sedikit-sedikit lapor ke APH. Padahal ini bisa diselesaikan melalui musyawarah mufakat," paparnya.

Dalam raperda diatur tentang proses mediasi dipimpin oleh seorang mediator yang netral. Bisa terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kepala desa atau lurah. Serta bisa didampingi oleh aparat keamanan seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas. 

Nah, jika mediasi berhasil, kesepakatan damai akan dituangkan dalam dokumen tertulis. Apabila diperlukan, dokumen kesepakatan ini bisa didaftarkan ke pengadilan agar memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Cegah Sengketa Agraria, Bale Mediasi Lotim Gelar Sosialisasi Hukum di Sembalun

Cegah Sengketa Agraria, Bale Mediasi Lotim Gelar Sosialisasi Hukum di Sembalun

Tim Bale Mediasi Lombok Timur (Lotim) menggelar sosialisasi, penyuluhan hukum, dan bedah kasus secara serentak di Desa Sembalun Bumbung

Mahasiswa Nekat Terobos Paripurna DPRD NTB, Tuntut Penghapusan MBG dan Minta Pendidikan Gratis   

Mahasiswa Nekat Terobos Paripurna DPRD NTB, Tuntut Penghapusan MBG dan Minta Pendidikan Gratis  

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dari Unram, Undikma, dan beberapa lembaga lainnya nekat menerobos rapat paripurna DPRD NTB.

Soroti Ketimpangan Selatan-Utara Lobar, TGH Jamhur Desak Pemerataan Infrastruktur

Soroti Ketimpangan Selatan-Utara Lobar, TGH Jamhur Desak Pemerataan Infrastruktur

TGH Jamhur melontarkan kritik terhadap masih kuatnya ketimpangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan Lombok Barat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer