Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Fraksi PKB Minta SPP di SMA/SMK Negeri Dihapus

U
Penulis: Umar❯
Ketua Fraksi DPRD NTB M.Jamhur meminta SPP di SMA/SMK negeri dihapus dalam Raperda tentang Sumbangan Dana Pendidikan yang Bersumber dari Masyarakat pada Satuan Pendidikan Menengah. 
Ketua Fraksi DPRD NTB M.Jamhur meminta SPP di SMA/SMK negeri dihapus dalam Raperda tentang Sumbangan Dana Pendidikan yang Bersumber dari Masyarakat pada Satuan Pendidikan Menengah. 

Advertisement

LombokPost – Fraksi PKB DPRD NTB mendesak pemprov untuk menghapus praktik sumbangan dana pendidikan dari masyarakat. Mereka berharap tidak ada lagi pungutan berupa SPP bagi siswa SMA/SMK negeri.

Langkah tersebut penting untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju visi NTB Emas 2045.

"Kami tegas meminta agar biaya pendidikan atau SPP bagi SMA/SMK negeri di NTB dihapus," kata Ketua Fraksi DPRD NTB M. Jamhur, Senin (18/5). 

Disampaikan, sumbangan berupa SPP dari siswa seharusnya ditiadakan. Sebab negara wajib hadir menjamin pendidikan yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Jamhur menyebut sejumlah daerah lain di Indonesia juga telah menerapkan kebijakan penghapusan sumbangan pendidikan atau iuran sekolah di tingkat SMA dan SMK negeri. 

Advertisement

"Pemprov NTB harusnya bisa menghapus dana sumbangan pendidikan. Ini menjamin pendidikan ini dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemprov lain bisa, masak NTB nggak bisa," tegasnya. 

Sikap tersebut merespon pembahasan Raperda tentang Sumbangan Dana Pendidikan yang Bersumber dari Masyarakat pada Satuan Pendidikan Menengah.

Ironisnya, regulasi itu belum secara tegas menghapus sumbangan pendidikan. Bahwa sekolah hanya dilarang memungut sumbangan dari peserta didik atau orang tua/wali murid yang tidak mampu secara ekonomi.

"Artinya kalau siswa lain kan masih bisa dipungut. Ini celah bagi sekolah untuk menarik biaya SPP," ungkap anggota Komisi V DPRD NTB itu. 

Sementara itu, pengamat pendidikan Universitas Mataram (Unram) Dr Asrin mengatakan penghapusan sumbangan pendidikan dinilai sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan angka partisipasi sekolah di NTB.

Advertisement
Editor : Prihadi Zoldic
Sumber : Liputan Berita Lombok Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Raperda Sumbangan Dana Pendidikan yang Dibahas DPRD NTB Pertegas Batas Sumbangan dan Pungutan Sekolah 

Raperda Sumbangan Dana Pendidikan yang Dibahas DPRD NTB Pertegas Batas Sumbangan dan Pungutan Sekolah 

DPRD NTB menyebut Raperda Sumbangan Dana Pendidikan menjadi pembatas yang tegas antara sumbangan sukarela dan pungutan yang bersifat paksaan

Ombudsman Luruskan Makna Sumbangan Pendidikan, DPRD Tampung Masukan Publik soal Raperda Sumbangan Dana Pendidikan 

Ombudsman Luruskan Makna Sumbangan Pendidikan, DPRD Tampung Masukan Publik soal Raperda Sumbangan Dana Pendidikan 

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTB ikut menyikapi polemik terkait Raperda tentang Sumbangan Dana Pendidikan yang Bersumber dari Masyarakat

Raperda Sumbangan Dana Pendidikan Ditolak Masyarakat, DPRD Ngotot Lanjutkan Pembahasan 

Raperda Sumbangan Dana Pendidikan Ditolak Masyarakat, DPRD Ngotot Lanjutkan Pembahasan 

Komisi V DPRD NTB memastikan pembahasan Raperda tentang Sumbangan Dana Pendidikan tetap berjalan meskipun mendapat penolakan dari masyarakat

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer