LombokPost – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono dijadwalkan melantik kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP NTB dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP kabupaten/kota se-NTB hari ini (4/7).
Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya konsolidasi Partai Kakbah untuk memperkuat struktur hingga tingkat daerah menjelang tahapan Pemilu 2029.
"Besok (hari ini, Red) kami gelar pelantikan serentak untuk DPW dan semua pengurus DPC di 10 kabupaten/kota," kata Ketua DPW PPP NTB H Muzihir, Jumat (3/7).
Baca Juga: Sah! PPP NTB Serahkan SK 10 DPC, Muzihir: Ini Momen untuk Perkuat Konsolidasi
Kepastian pelantikan diperoleh setelah DPW berkomunikasi dengan Ketua Umum Mardiono dan jajaran pengurus DPP. Sebab pelantikan harus disesuaikan dengan jadwal DPP. Apalagi DPW PPP di sejumlah daerah lain juga sedang menjadwalkan pelantikan yang sama.
"Pelantikan akan dipimpin langsung oleh Pak Ketua Umum (Mardiono, Red) yang hadir langsung ke Mataram," ujar Muzihir.
Pelantikan serentak DPW dan DPC akan berlangsung di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram. Ini menjadi ajang konsolidasi para kader Partai Kakbah di Bumi Gora. Ini menandai soliditas kader dan kekuatan PPP di NTB. "Pelantikan kami lakukan besar-besaran. Kami akan tunjukkan bahwa PPP adalah partai besar yang kokoh dan solid di NTB," ucapnya.
Muzihir menambahkan pelantikan pengurus DPW dan DPC PPP se-NTB menjadi bagian dari upaya memperkuat struktur partai hingga tingkat daerah. Ia meminta seluruh kader menjaga soliditas dan mengedepankan persatuan demi memperkuat organisasi dalam menjalankan program-program partai.
"Kepengurusan ini telah memiliki legitimasi dan dasar yang kuat di hadapan hukum dan organisasi," tegas politisi yang juga menjabat Ketua Wilayah Dewan Masjid Indonesia (DMI) NTB itu.
Pelantikan ini dilakukan menyusul dua putusan hukum yang memenangkan kubu Mardiono di tingkat DPP. Pertama, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menolak gugatan penggugat dalam perkara Nomor 444/G/2025/PTUN.JKT.
Putusan itu berkaitan dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum (Menkum) yang mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP periode 2025-2030 di bawah kepemimpinan Muhamad Mardiono. Putusan ini menguatkan kepemimpinan Mardiono sebagai Ketua Umum DPP PPP.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
