
LombokPost – Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD memunculkan tantangan serius bagi pengawasan pemilu. Bawaslu Kota Mataram khawatir proses politik di balik penentuan calon, perolehan dukungan partai, hingga potensi politik uang semakin sulit diawasi jika pemilihan tidak lagi dilakukan rakyat.
“Misalnya benar terjadi ya bahwa pemilihan kepala daerah itu kan dipindahkan, lapangannya berpindah (dari oleh rakyat ke DPRD) lah kira-kira begitu. Nah dan itu secara pengawasan memang agak susah untuk kami masuk ke situ,” ungkap Ketua Bawaslu Kota Mataram Muhammad Yusril, Rabu (8/10).
Yusril menjelaskan, keterbatasan kewenangan pengawas sebenarnya sudah terlihat dalam mekanisme pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR. Secara normatif, penggantian anggota yang tidak lagi memenuhi syarat mengacu pada perolehan suara berikutnya.
Namun, dinamika internal partai tidak seluruhnya dapat dijangkau penyelenggara pemilu. “Dinamika di internal partai itu kan berbeda-beda. Nggak bisa masuk kita di sana,” ujarnya.
Menurut Yusril, persoalan serupa berpotensi muncul dalam pilkada melalui DPRD. Proses memperoleh dukungan partai untuk pencalonan kepala daerah, misalnya, berlangsung di ranah internal partai yang tidak sepenuhnya berada dalam pengawasan Bawaslu maupun KPU.
Pengawasan baru dapat dilakukan ketika persyaratan pencalonan disampaikan melalui mekanisme resmi. “Setelah barang ini diberikan, di-upload di Silon misalnya, kan baru kita bisa awasi,” jelasnya.
Karena itu, perubahan mekanisme pilkada harus disertai aturan. Mengatur secara tegas ruang lingkup pengawasan.
Yusril juga mempertanyakan bagaimana pengawasan politik uang dapat dilakukan. Jika proses pemilihan berpusat pada anggota DPRD, bukan lagi pemilih secara langsung.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





