LombokPost – Kantor DPRD NTB yang hangus terbakar oleh massa aksi demonstrasi 30 Agustus lalu diwacanakan untuk direnovasi. Bukan dibangun ulang.
Kesimpulan itu diperoleh setelah Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) NTB Dades Prinandes serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB Sadimin meninjau kondisi gedung Sabtu lalu (13/9).
Pada hari yang sama juga hadir Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya serta Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi.
Menanggapi wacana renovasi itu, pimpinan DPRD NTB menyerahkan sepenuhnya ke tim teknis dan ahli bangunan.
Baik dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) maupun Dinas PUPR NTB.
"Nanti kita serahkan ke tim teknis yang berhitung. Apakah cukup dengan renovasi atau mau dibangun ulang," kata Wakil Ketua DPRD NTB Lalu Wirajaya, Selasa (16/9).
Tapi yang harus menjadi perhatian utama, tegas dia, terkait kekuatan struktur bangunan.
Dengan kondisi saat ini sejauh mana kekuatan konstruksi gedung itu. Hal itu harus diukur secara cermat.
Sebab selain terkena panas akibat kebakaran, gedung tiga lantai itu juga pernah dilanda gempa besar Lombok pada 2018 silam. Hal itu dikhawatirkan bisa memengaruhi kekuatan struktur bangunan.
Baca Juga: DPRD NTB Berlakukan WFA, Parkiran Disulap Jadi Ruang Rapat Dewan
"Pernah kena gempa bagaimana kondisi kekuatan struktur. Lalu akibat panas kebakaran kemarin seperti apa kondisinya. Tentu ini nanti ada kajian teknisnya," paparnya.
Prinsipnya, sambung dia, anggota DPRD NTB tidak pernah meminta secara spesifik harus dibangun ulang.
Tetapi yang paling prinsip adalah memperhatikan keamanan gedung itu sendiri. "Kami tidak minta saklek harus bangun baru. Pokoknya sesuai dengan kajian teknis nanti bagaimana," pungkas Bendahara DPD Gerindra NTB itu.
Sementara itu, pekerja terus melakukan perbaikan di lantai dasar sekretariat DPRD NTB. Persisnya di tempat parkir mobil. Lokasi itu akan dipakai sebagai ruang rapat anggota dewan.
Area itu akan disekat menjadi empat ruangan. Hingga kini pekerja masih melakukan pengecatan dinding dan plafon. Karena banyak bekas kebakaran menempel di sudut-sudut dinding dan bagian atap gedung itu.
"Saya minta dalam minggu ini harus tuntas. Supaya rapat anggota lebih mudah," kata Sekretaris DPRD NTB Hendra Saputra.
Saat ini ketersediaan ruang rapat sangat terbatas. Praktis hanya ada tiga ruangan yang bisa dipakai rapat. Sementara anggota DPRD NTB terbagi menjadi lima komisi.
Hampir setiap hari Komisi I sampai Komisi V menggelar rapat dengan mitra kerja. Sehingga dengan ruangan yang terbatas rapat dilakukan secara bergantian.
Apalagi saat ini anggota dewan sedang intens membahas APBD Perubahan 2025. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan pembahasan APBD murni 2026. "Jadi setiap hari pasti ada rapat komisi. Dan semua butuh ruangan rapat," papar Hendra.
Oleh karena itu dia meminta pekerja untuk mengebut pengerjaan di lantai dasar. Area bekas parkir mobil operasional itu akan disekat menjadi empat ruangan.
Sehingga lima komisi bisa menggelar rapat lebih leluasa karena tidak perlu sampai gonta-ganti ruangan. (mar/r2)
Editor : Siti Aeny Maryam