LombokPost – Sekretaris Wilayah (Sekwil) DPW PPP NTB Mohammad Akri tidak hadir dalam acara Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW PPP NTB, Rabu (24/12).
Padahal momen itu dihadiri langsung Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono.
Absennya Akri seolah menjawab spekulasi yang selama ini beredar bahwa dia berseberangan dengan kubu Ketua DPW PPP NTB H Muzihir.
"Bukan masalah tidak hadir. Memang dia (Mohammad Akri, Red) sengaja tidak mau hadir," kata H Muzihir.
Ketidakhadiran Akri dalam muswil mempertegas keretakan hubungan dalam elit DPW PPP NTB usai pelaksanaan Muktamar X PPP pada September 2025 lalu di Ancol, Jakarta.
Seperti diketahui, antara Muzihir dan Akri berbeda haluan dukungan ketua umum. Muzihir konsisten mendukung Mardiono, sedangkan Akri bersama sejumlah DPC membelot ke kubu Agus Suparmanto.
"Kalau ada orang yang bilang muswil ini abal-abal, ya silakan saja. Berarti dia mau semakin memperkeruh suasana internal," cetus Muzihir.
Menurut Muzihir, persiapan pelaksanaan muswil sudah diagendakan jauh-jauh hari. Tapi Akri sebagai sekretaris DPW tidak bersedia menandatangani surat pelaksanaan muswil.
Sehingga tanda tangan dalam surat undangan ditandatangani oleh Wakil Sekretaris DPW Hj Ramlah.
"Dia tidak mau tanda tangan. Artinya kan dia tidak mengakui Muswil ini. Bagaimana kita mau memasukkan dia di kepengurusan. Sementara dia sendiri tidak mengakui pelaksanaan muswil yang dihadiri ketua umum," papar Muzihir.
Bukan hanya itu. Acara muswil juga tidak dihadiri dua DPC. Yaitu DPC PPP Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan DPC PPP Kota Bima.
Muzihir mengaku tidak merisaukan ketidakhadiran dua DPC itu. Ia memastikan pimpinan di dua DPC itu akan dilakukan pergantian total.
Alasannya karena ketua DPC di dua daerah itu sudah menjabat dua periode. Selain itu mereka tidak berhasil mengamankan kursi di DPRD kabupaten/kota.
"Mereka sudah dua periode menjabat tapi tidak berhasil dan kursi DPRD PPP kosong di sana. Makanya mau hadir atau tidak tetap kita rombak. Apalagi ini tidak hadir sehingga menjadi catatan serius," ungkap Wakil Ketua DPRD NTB itu.
Ketua Panitia Muswil DPW PPP NTB Lalu Purniawan Efendi memastikan pelaksanaan Muswil ke-9 DPW PPP NTB sudah sesuai tahapan dan prosedur.
Berdasarkan AD/ART, jelas dia, muswil harus digelar paling lambat tiga bulan setelah Muktamar PPP atau SK hasil muktamar ditandatangani.
Nah, SK Menteri Hukum tentang pengurus inti DPP PPP ditandatangan tanggal 6 Oktober.
"Berarti paling lambat 6 Januari sudah muswil. Jadi memang sudah masuk waktunya," ujar Purniawan.
Disampaikan, kehadiran Ketua Umum PPP Mardiono menjadi penanda bahwa muswil yang digelar Rabu lalu (24/12) adalah sah dan memiliki legitimasi yang kuat.
Ia yakin tidak akan ada muswil tandingan dari versi yang lain. Sebab 8 dari 10 DPC telah mengikuti muswil.
"Mayoritas DPC hadir. Majelis pakar, majelis syariah dan seluruh Banom (Badan Otonom, Red) juga hadir. Jadi kalau ada pihak yang ingin muswil lagi, mau muswil dengan siapa," cetusnya.
Editor : Marthadi