LombokPost – Proses penyusunan struktur pengurus DPW PPP NTB periode 2026-2031 tetap berjalan meski mendapat penolakan dari kubu Mohammad Akri.
Ketua DPW PPP NTB sekaligus anggota tim formatur H Muzihir bahkan sudah menyerahkan struktur pengurus ke DPP PPP.
"Ini hasil pembahasan bersama anggota tim formatur lainnya," kata Muzihir, Senin (29/12).
Meski demikian, ia mengakui struktur yang diserahkan masih belum lengkap. Karena karena difinalisasi oleh Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono sekaligus sebagai ex officio ketua tim formatur.
"Ini belum final. Tergantung nanti bagaimana kebijakan ketua umum. Karena saat ini (sore kemarin, Red) saya baru tiba di Jeddah untuk melaksanakan umrah," ujar Muzihir melalui pesan WhatsApp.
Sebelumnya, lima anggota tim formatur ditetapkan dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-9 DPW PPP NTB yang digelar Rabu pekan lalu (24/12).
Terdiri dari Ketua Umum PPP Mardiono sekaligus sebagai ex officio ketua tim formatur. Empat anggotanya adalah Ketua DPW PPP NTB H Muzihir, Ketua DPC PPP Lombok Tengah H Mayuki, Ketua DPC Sumbawa Rusli Manawari, dan Ketua DPC PPP Dompu Subhan.
Pemilihan lima tim formatur itu dilakukan melalui musyawarah mufakat.
Forum muswil menyepakati nama-nama yang menjadi tim formatur yang bekerja menyusun struktur pengurus DPW PPP NTB periode 2026-2031. Mulai dari ketua DPW, sekretaris, bendahara, wakil ketua, wakil sekretaris, wakil bendahara serta bidang-bidang di bawahnya.
Yang cukup menarik perhatian terkait dengan posisi sekretaris pengganti Mohammad Akri.
Muzihir menyebut empat figur kader yang layak mendampinginya. Di internal formatur ada nama Ketua DPC PPP Loteng H Mayuki dan Ketua DPC PPP Sumbawa Rusli Manawari. Selain itu juga beredar nama Anggota DPRD NTB Sitti Ari dan Marga Harun.
"Empat nama ini sangat layak. Tergantung nanti. Keputusan juga ada di DPP," ujar Muzihir.
Ia pun menyebutkan kriteria Sekwil yang akan mendampinginya memimpin PPP NTB lima tahun mendatang. Seorang Sekwil, papar dia, adalah sosok yang loyal dengan ketua DPW.
"Sosok sekretaris yang utama adalah sosok sekretaris yang patuh. Tahu tanggung jawabnya sebagai sekretaris. Tidak melampaui kewenangan dari ketua," katanya.
Pernyataan Muzihir itu seolah menyindir Mohammad Akri yang dinilainya kerap bersebrangan.
Puncaknya saat berlangsung Muktamar X PPP pada akhir September 2025 lalu. Kubu Muzihir mendukung Mardiono, sedangkan Mohammad Akri membelot mendukung Agus Suparmanto.
"Kebijakan strategis partai itu berada di tangan ketua. Bukan di sekretaris. Kalau sekretaris itu melakukan tugas administratif ke dalam maupun ke luar. Tugas dan fungsi ini tercantum dalam AD/ART dan PO partai," pungkas Wakil Ketua DPRD NTB itu.
Fungsionaris DPW PPP NTB Lalu Purniawan Efendi mengakui bahwa struktur pengurus yang diserahkan ke DPP belum final.
Masih ada kemungkinan pergesaran di setiap posisi jabatan. Hal ini sangat tergantung hasil konsultasi dengan Ketua Umum Mardiono yang sekaligus menjadi ex officio ketua tim formatur.
"Beliau punya hak veto. Makanya finalisasi masih menunggu arahan ketua umum," kata Purniawan.
Ia optimistis dalam waktu sepekan ke depan, struktur DPW PPP NTB versi hasil muswil Rabu lalu (24/12) akan segera disahkan. Setelah SK DPP keluar, akan dilanjutkan dengan menyiapkan musyawarah cabang (Muscab) di 10 DPC PPP se-NTB.
"Kalau arahan dari Ketua DPW (Muzihir, Red) muscab sudah harus tuntas sebelum puasa Ramadan 2026," ujar Purniawan.
Sebaliknya, Sekretaris DPW PPP NTB Mohammad Akri tetap bersikukuh menolak hasil muswil yang digelar Rabu lalu (24/12). "Kalau perspektif saya nggak sah karena melanggar kesepakatan hasil islah," kata Akri.
Disampaikan, Muswil telah melanggar ketentuan karena tidak ada perintah muswil yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal DPP PPP Taj Yasin Maimoen. Surat Muswil hanya ditandatangani oleh Mardiono selaku ketua umum.
Itulah alasannya sehingga Akri menolak hadir dalam momen muswil yang dihadiri Ketua Umum Mardiono itu.
"Kalau saya tergantung instruksi hasil rekonsiliasi. Saya akan ikut muswil kalau sudah ada tanda tangan ketum dan sekjen. Karena itu yang benar," ucapnya.
Akri menduga Ketua Umum PPP Mardiono membuat kebijakan sendiri tanpa melibatkan Sekjen Gus Yasin.
Apalagi, kata dia, banyak DPW yang menolak kegiatan muswil. Hal ini bisa menimbulkan bibit konflik dan berujung pada dualisme kepemimpinan.
"Dengan adanya muswil sepihak ini jadi ribut lagi di bawah. Saya melihat ada 20 DPW yang menolak muswil," ungkap Ketua Komisi I DPRD NTB itu.
Editor : Marthadi