LombokPost – Wakil rakyat mendukung Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal untuk segara menetapkan direksi definitif PT Gerbang NTB Emas (GNE).
Ketua Komisi III DPRD NTB Sambirang Ahmadi mengatakan tidak ada alasan untuk mengulur-ulur waktu pengumuman. Sebab penetapan direksi GNE tidak seperti lembaga keuangan yang harus mendapatkan asesmen Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Ini murni lewat Pak Gubernur. Sehingga mustinya bisa lebih cepat. Supaya GNE bisa segara dibenahi," kata Sambirang, Kamis (26/2).
Seperti diketahui, Tim Panitia Seleksi (Pansel) telah merampungkan tahap interview dan menyerahkan 12 nama calon direksi PT GNE.
Gubernur akan memilih tiga direksi baru. Yaitu Direktur Utama, Direktur Operasional, dan Direktur Keuangan.
Ada 12 nama yang telah mengikuti Leaderless Group Discussion (LGD). Mereka adalah Sulman, Ahmad Jaelani Adiya Putra,Suhaimi, Hendra Yuda Sakti, Desty Chiptiana, Yuyud Indrayudi, Taufik Amri, M.Aidul Adha, Imanti Sukmaningsih, Catur Rahmad Mardhiyanto, Yunita Yoesminarty, dan Nazamuddin.
"Kami di Komisi III akan mengawal proses ini secara konstruktif," ujar Nuna.
Sambirang berharap direksi baru yang terpilih adalah figur yang benar-benar memiliki passion dalam membesarkan BUMD.
Bukan semata-mata karena mencari pekerjaan. Oleh karena itu, ia menyampaikan pemilihan pengurus baru harus berbasis meritokrasi.
Sehingga mereka yang menduduki kursi direksi adalah figur yang betul-betul memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni dalam pengelolaan BUMD.
"Bukan orang yang dipilih berdasarkan pertimbangan kedekatan. Tapi betul-betul orang yang punya passion untuk membesarkan BUMD," jelasnya.
Setelah penetapan direksi baru, GNE bisa langsung berlari memperbaiki kinerja korporasi. Sebab pengurus Pelaksana Tugas (Plt) GNE saat ini dinilai sudah cukup berhasil memulihkan kondisi GNE dalam masa transisi selama kurang lebih setahun.
Seperti membayarkan tanggungan utang pajak senilai Rp 5,7 miliar. "Apa yang dilakukan kita apresiasi. Karena bisa melakukan normalisasi dan pemulihan kondisi keuangan GNE," ujarnya.
Dengan demikian, hambatan berupa administratif sudah tidak ada lagi. Ini momentum yang baik bagi pengurus baru. Karena mereka menerima GNE dalam kondisi bebas utang pajak. "Tinggal nanti mengembangkan lebih baik lagi," pungkas Sambirang.
Sekretaris Komisi III DPRD NTB Raden Nuna Abriadi mengatakan komposisi direksi yang baru bisa membawa PT GNE keluar dari krisis keuangan dan sekaligus melakukan reformasi tata kelola ke arah yang lebih baik.
"Kami mendukung kebijakan pembenahan yang dilakukan Pemerintah Provinsi, tetapi sekaligus akan melakukan evaluasi periodik terhadap kinerja direksi definitif. Jika ditemukan stagnasi atau penyimpangan, DPRD memiliki instrumen pengawasan yang akan digunakan secara proporsional," tegasnya.
Disampaikan, proses ini bukan sekadar pergantian personal atau rotasi jabatan. Sebagai komisi yang membidangi keuangan, perbankan, dan BUMD, Komisi III DPRD NTB menilai pembenahan PT GNE sebagai bagian integral dari agenda penyehatan fiskal daerah.
Nuna menyampaikan BUMD seharusnya menjadi instrumen penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bukan menjadi beban anggaran.
Karena itu, reformasi PT GNE harus dilihat dalam perspektif ekonomi yang lebih luas. Yaitu keberlanjutan fiskal, efektivitas penyertaan modal, serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
"Kami tentu mengapresiasi komitmen Pak Gubernur yang memimpin langsung RUPS dan menyetujui penyertaan modal untuk penguatan perusahaan. Langkah tersebut menunjukkan keberanian mengambil tanggung jawab dalam memperbaiki BUMD strategis daerah," pungkas politisi asal Kabupaten Lombok Utara (KLU) itu.
Editor : Akbar Sirinawa