LombokTengah-Bupati Lombok Tengah (Loteng) Lalu Pathul Bahri menegaskan komitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal itu disampaikan usai penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat, Selasa (31/3).
Menurut Bupati Pathul, laporan keuangan pemerintah daerah bukan sekadar dokumen administratif, tetapi cerminan kinerja dan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola anggaran publik.
Ia menilai kualitas penyusunan laporan keuangan sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Ketepatan waktu dan kualitas laporan keuangan menjadi indikator penting dalam membangun kepercayaan publik. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas harus terus dijaga dalam setiap proses pengelolaan anggaran,” tegasnya pada wartawan, Selasa (31/3).
Bupati juga menekankan pentingnya peran seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Upaya ini, kata dia, menjadi kunci untuk mempertahankan opini terbaik dari BPK sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih.
Pemkab Loteng, lanjutnya, akan terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan, agar selaras dengan prinsip good governance dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dengan langkah itu, diharapkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah meningkat.
“Kita optimistis mampu menjaga reputasi sebagai daerah yang konsisten menerapkan prinsip pemerintahan bersih, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja birokrasi daerah,” tutup bupati.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
