LombokPost-Kepastian penyelenggaraan MotoGP seri Mandalika pada 9-11 Oktober 2026 bergantung pada persetujuan pemerintah pusat. Meski jadwal sudah ditetapkan Dorna Sports, persoalan hosting fee senilai Rp 231 miliar lebih masih menjadi ganjalan.
Hingga saat ini, InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) belum melunasi biaya komitmen tersebut kepada Dorna. Pihak penyelenggara masih menunggu kepastian skema dukungan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Direktur Operasi ITDC Troy Reza Warokka mengungkapkan, rencana dukungan anggaran saat ini masih dibahas melalui koordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
“Pemerintah pusat sejauh ini masih mengkaji skema dukungan anggaran kepada event balap tersebut,” ujar Troy, Selasa (7/4).
Dukungan pemerintah pusat dinilai krusial agar ajang balap motor ini tetap digelar di Mandalika. Tanpa dukungan anggaran, beban operasional untuk mempertahankan penyelenggaraan akan berat.
“Kita masih menunggu rilis resmi dari Bappenas soal dukungan anggaran MotoGP. Semoga dalam waktu dekat ini sudah ada kejelasan,” harapnya.
Status MotoGP sebagai salah satu ikon sport tourism unggulan Kemenpora diharapkan membuka peluang dukungan anggaran. Troy menekankan dampak ekonomi dari event ini terhadap nasional, khususnya NTB, sudah terlihat dalam lima tahun terakhir.
Troy juga membandingkan dengan Thailand. Berdasarkan studi banding, pemerintah Thailand menanggung pembayaran hosting fee, sehingga penyelenggara fokus pada kualitas event dan pelayanan penonton.
“Penyelenggara di sana hanya fokus pada sisi penyelenggaraan saja. Bagaimana event sukses dan memberikan dampak positif yang besar bagi ekonomi nasional,” jelasnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
