Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bupati Minta Nakes Bersabar soal Honor Nakes Rp 200 Ribu per Bulan

L
Penulis: Lestari Dewi❯
Perwakilan nakes PPPK Paro Waktu berkeluh kesah kepada jajaran Komisi IV DPRD Lombok Tengah, Kamis (16/4). (Dewi/Lombok Post)
Perwakilan nakes PPPK Paro Waktu berkeluh kesah kepada jajaran Komisi IV DPRD Lombok Tengah, Kamis (16/4). (Dewi/Lombok Post)

Advertisement

 

LombokPost-Bupati Lombok Tengah (Loteng) Lalu Pathul Bahri menanggapi keluhan tenaga kesehatan (nakes) PPPK Paro Waktu yang menerima honor Rp 200 ribu per bulan. Ia meminta nakes bersabar karena penyesuaian dilakukan sesuai kemampuan anggaran daerah. 

“Uik tebeng SK (baru kemarin terima SK), ruen ndekn taon sabar (rupanya tidak bisa bersabar), bareh juluk (sebentar dulu),” ucap Pathul saat ditemui wartawan di pendopo bupati, Kamis (16/4).

Advertisement

Bupati mengingatkan, ribuan nakes baru saja menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan pada awal tahun ini. Menurutnya, status sebagai PPPK merupakan langkah awal yang patut disyukuri setelah sekian lama menanti kepastian status kepegawaian.

“Ini adalah proses yang patut kita syukuri bersama sebagai bentuk legalitas status mereka,” ujarnya.

Advertisement

Terkait honor Rp 200 ribu yang dinilai minim, bupati menjelaskan angka tersebut muncul karena pembagian anggaran harus mencukupi seluruh tenaga yang diangkat. Diketahui, jumlah PPPK Paro Waktu sebanyak 4.540 orang. Artinya, besaran honor disesuaikan dengan kemampuan APBD Lombok Tengah.

Dengan jumlah tersebut, pemerintah daerah harus memutar otak agar seluruhnya terakomodasi dalam anggaran yang tersedia tanpa membebani fiskal daerah. Bupati menegaskan pemerintah tidak akan tutup mata terhadap kesejahteraan para nakes. Namun, ia meminta waktu agar pemerintah daerah dapat menyusun skema yang lebih baik.

“Kami meminta para nakes untuk bersabar. Kami tidak tinggal diam, namun semua harus disesuaikan dengan regulasi dan kemampuan anggaran yang ada,” jelasnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Tengah Wirman Hamzani menegaskan, pihaknya menerima aspirasi tenaga kesehatan sebagai bentuk kontrol publik terhadap kebijakan pemerintah daerah. Ia menyebut persoalan upah nakes paro waktu menjadi perhatian serius DPRD karena menyangkut pelayanan dasar kepada masyarakat.

“Kami memandang ini bukan sekadar persoalan angka, tetapi menyangkut keadilan dan penghargaan terhadap profesi tenaga kesehatan. Mereka berada di garis depan pelayanan, dengan beban kerja dan risiko yang tidak ringan,” kata Wirman.

Advertisement
Editor : Akbar Sirinawa
Sumber : Liputan Berita Lombok Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Soal Kepastian Perpanjangan Kontrak PPPK Paro Waktu, Lombok Tengah Pilih Tunggu Kebijakan Pusat

Soal Kepastian Perpanjangan Kontrak PPPK Paro Waktu, Lombok Tengah Pilih Tunggu Kebijakan Pusat

Pemkab Lombok Tengah menanti regulasi dan petunjuk teknis resmi dari pusat mengenai kepastian perpanjangan kontrak PPPK paro waktu

Pemkab Loteng Pakai SiLPA untuk Bayar PPPK Paro Waktu, Honor Dirapel 10 Bulan, Dibayarkan di APBD Perubahan

Pemkab Loteng Pakai SiLPA untuk Bayar PPPK Paro Waktu, Honor Dirapel 10 Bulan, Dibayarkan di APBD Perubahan

Pemkab Loteng secara khusus menyiapkan Rp 20 miliar untuk mengakomodasi kebutuhan PPPK paro waktu. Honor akan dirapel 10 bulan

Pemkab “Parkir” Rp 2,4 Miliar Pokir Anomali DPRD Lombok Tengah

Pemkab “Parkir” Rp 2,4 Miliar Pokir Anomali DPRD Lombok Tengah

ada kesalahpahaman dari pihak eksekutif dalam memaknai masukan KPK, yang dinilai menunjukkan ketakutan berlebihan dalam mengeksekusi program

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer