LombokPost-Pemkab Lombok Tengah (Loteng) mulai mengevaluasi dampak sosial dan ekonomi keberadaan Sirkuit Internasional Mandalika.
Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan megaproyek sport tourism itu benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat di lingkar sirkuit.
Bupati Loteng Lalu Pathul Bahri mengungkapkan, pemkab tidak ingin masyarakat, khususnya masyarakat di lingkar sirkuit, seperti Desa Kuta, Sengkol, hingga Mertak, hanya menjadi penonton. Pembangunan ini harus linier dengan peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat.
“Kita semua bisa melihat berapa banyak pelaku UMKM yang bergerak dari sisi ekonomi, apalagi hampir setiap bulan ada kegiatan (di sirkuit). Sehingga ekonomi masyarakat di desa-desa penyangga, terutama Desa Kuta menjadi naik,” ungkap Bupati Pathul pada wartawan, Jumat (22/5).
Pemkab Loteng, kata bupati, juga merasakan keberadaan sirkuit. Ketika ada event balap yang digelar tiga hingga empat hari, pemkab akan memperoleh pajak dan retribusi. Baik dari penyelenggaraan event, maupun hotel-hotel berbintang di dalam dan sekitar kawasan yang selalu terisi penuh.
“Misal pada ajang MotoGP kita akan dapat pajaknya. Lain lagi pada pajak hotel dan restoran yang berdampak positif,” ucap politisi Gerindra ini.
Dari aspek sosial, Pemkab Loteng mengamati adanya pergeseran pola hidup masyarakat yang sangat cepat. Transformasi dari masyarakat agraris dan nelayan menjadi masyarakat industri jasa pariwisata memicu terjadinya kegagapan budaya, terutama di kalangan generasi muda.
Di sisi lain, bupati tidak menampik persoalan sengketa lahan lama di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) masih menjadi riak sosial yang membayangi kondusivitas kawasan.
Sebab itu, langkah persuasif dan transparan mulai diambil pemkab untuk mengurai benang kusut ini.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
