Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sidang Korupsi Dump Truck Lombok Tengah Digelar Rabu Depan

L
Penulis: Lestari Dewi❯
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram telah menjadwalkan sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan pada Rabu (22/7) nanti.
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram telah menjadwalkan sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan pada Rabu (22/7) nanti.

Advertisement

LombokPost - Sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan dump truck dan arm roll pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lombok Tengah (Loteng) siap digulirkan.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram telah menjadwalkan sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan pada Rabu (22/7) pekan depan.

Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng Alfa Dera mengungkapkan, seluruh berkas perkara untuk empat orang terdakwa telah resmi dilimpahkan ke pengadilan sejak Rabu (15/7) lalu.

Advertisement

"Majelis hakim telah menetapkan jadwal persidangan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) sudah siap menghadirkan seluruh alat bukti sesuai berkas perkara untuk membuktikan dakwaan di persidangan nanti," kata Alfa Dera, Jumat (17/7).

Empat terdakwa yang akan duduk di kursi pesakitan tersebut masing-masing beridentitas Mohamad Amir Ali, Supardiono, Saprudin, dan Abdullah. Perkara mereka terdaftar dalam nomor registrasi yang berbeda, mulai dari Nomor 29 hingga 32/Pid.Sus-TPK/2026/PN Mtr. Kasus pengadaan kendaraan operasional ini diduga kuat telah merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp 2,7 miliar.

Advertisement

Menjelang bergulirnya persidangan ini, Alfa Dera memberikan catatan penting terkait evaluasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ia mengingatkan bahwa potensi kongkalikong atau penyimpangan anggaran tidak hanya terjadi pada sistem tender konvensional atau lelang terbuka. 

Belakangan, sistem pengadaan modern seperti e-Katalog juga dinilai rawan jika kehilangan fungsi pengawasan.

Memang pengadaan melalui e-Katalog adalah instrumen yang bagus untuk transparansi dan efisiensi. Namun, sistem yang baik tetap butuh integritas pelaksana. 

"Jika abai diawasi, potensi penyimpangan seperti praktik cashback, pengaturan spesifikasi untuk penyedia tertentu, hingga mark-up harga tetap bisa terjadi," beber Dera.

Kejaksaan menyoroti bahwa titik paling rawan justru berada pada tahap perencanaan anggaran. Ketika kebutuhan barang tidak disusun berdasarkan kondisi riil di lapangan, maka proses digitalisasi lewat sistem elektronik sekalipun akan kehilangan objektivitasnya.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Terjerat Kasus Korupsi Lain, Rekanan Pengadaan Dump Truck dan Arm Roll DLH Loteng Tidak Ditahan

Terjerat Kasus Korupsi Lain, Rekanan Pengadaan Dump Truck dan Arm Roll DLH Loteng Tidak Ditahan

Kejari Lombok Tengah sudah menetapkan empat orang tersangka kasus korupsi pengadaan dump truck dan arm roll di DLH Loteng. Satu Tak Ditahan.

Jaksa Ungkap Siasat Dugaan Korupsi Pengadaan Dump Truck DLH Lombok Tengah

Jaksa Ungkap Siasat Dugaan Korupsi Pengadaan Dump Truck DLH Lombok Tengah

Kejari Loteng tetapkan empat orang tersangka dugaan kasus korupsi pengadaan barang dan jasa dump truk dan arm roll pada DLH Loteng 2021

Enam Tersangka Korupsi Masker Covid-19 Pemprov NTB Segera Hadapi Persidangan

Enam Tersangka Korupsi Masker Covid-19 Pemprov NTB Segera Hadapi Persidangan

Kejari Mataram telah mendaftarkan kasus dugaan korupsi pengadaan masker Covid-19 Pemprov NTB tahun 2020 di Pengadilan Tipikor Mataram.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer