LombokPost - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti pengelolaan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Lombok Tengah (Loteng).
Lembaga antirasuah itu menemukan adanya ketimpangan, mulai dari realisasi program di luar daerah pemilihan (dapil) hingga selisih nominal anggaran antara pimpinan dan anggota dewan.
Ketua DPRD Loteng Lalu Ramdan menegaskan, pihaknya akan melakukan penertiban secara menyeluruh.
Langkah ini diambil untuk memastikan setiap usulan program berjalan sesuai aturan dan benar-benar berbasis pada hasil penjaringan aspirasi resmi atau reses.
“Pokir itu harus masuk sesuai dengan mekanisme yang ada, harus masuk di tahapan-tahapannya,” ujar Ramdan, Minggu (25/10).
Baca Juga: Dukung Green Policing, Polresta Loteng Bersama Forkopimda Tanam Pohon
Ramdan mengatakan, sebelumnya sempat ada satu atau dua usulan program di luar dapil yang diakomodasinya. Namun, dengan adanya rambu-rambu dari KPK, ia menegaskan praktik itu tidak akan dilakukan lagi.
“Nanti kami arahkan ke teman-teman fraksi atau yang lainnya yang daerah pemilihan di sana,” tegas politikus Partai Gerindra itu.
Terkait sorotan KPK mengenai selisih nominal anggaran antara pimpinan dan anggota, Ramdan menilai hal itu masih dalam batas wajar karena adanya perbedaan beban tanggung jawab struktural.
Baca Juga: Sinergi Satgas TMMD ke-130 Kodim 1620/Loteng dan Masyarakat, Bangun Jembatan dan Jalan Usaha Tani
Bupati Loteng Lalu Pathul Bahri menyambut baik supervisi preventif dari KPK karena memberikan pencerahan penting bagi eksekutif dan legislatif terkait tata kelola pemerintahan, APBD, bantuan sosial, hingga mekanisme reses.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
