
LombokPost - Persentase penduduk miskin di Lombok Tengah (Loteng) turun menjadi 10,34 persen pada 2026, setara dengan sekitar 106,82 ribu orang. Angka itu lebih rendah dibandingkan 2025 yang mencapai 10,68 persen.
Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2026 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), capaian itu menempatkan Loteng pada posisi ketiga dengan persentase penduduk miskin terendah di NTB, setelah Kota Mataram dan Kota Bima.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Loteng Taufikurrahman Pua Note menyampaikan, perkembangan angka kemiskinan itu menjadi salah satu indikator penting dalam melihat hasil pembangunan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.
“Capaian ini menjadi salah satu indikator upaya pengentasan kemiskinan perlu terus diperkuat melalui program pembangunan yang terarah dan berkelanjutan,” kata Arman, sapaan akrabnya, kepada wartawan, Senin (26/10).
Selain penurunan persentase penduduk miskin, perbaikan juga terlihat pada indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dari 1,15 pada Maret 2025 menjadi 1,05 pada Maret 2026. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurun dari 0,31 menjadi 0,18 pada periode yang sama.
Penurunan kedua indikator itu menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Selain itu, kesenjangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin menyempit.
“Kita tidak hanya melihat kemiskinan dari sisi jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi juga dari kedalaman dan keparahannya. Hasilnya menunjukkan adanya perbaikan pada kedua indikator tersebut,” terang dia.
Meski demikian, tantangan pengentasan kemiskinan masih perlu menjadi perhatian bersama. Garis kemiskinan Loteng pada Maret 2026 tercatat sebesar Rp 618.843 per kapita per bulan, meningkat 8,78 persen dibandingkan Maret 2025 yang sebesar Rp 568.910. Komoditas makanan masih memberikan kontribusi dominan, yakni sekitar 75,85 persen terhadap garis kemiskinan.
Kondisi itu menunjukkan pentingnya menjaga daya beli masyarakat, memperkuat perlindungan sosial, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu memberikan manfaat secara lebih merata. Pemkab Loteng terus mendorong penguatan sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




