
LombokPost - Rencana penataan kawasan Kuta Lama di Desa Kuta, Pujut, Lombok Tengah, diminta tidak mengabaikan kepentingan masyarakat, terutama para pedagang yang berpotensi direlokasi.
Wakil Bupati Lombok Tengah M Nursiah meminta ITDC menggencarkan sosialisasi dan memperjelas rencana penataan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Kawasan Kuta Lama diketahui masuk dalam Hak Pengelolaan (HPL) ITDC.
Meski demikian, kata Nursiah, penataannya harus selaras dengan kepentingan masyarakat lokal dan didukung sinergi bersama pemerintah daerah.
“Tentu selain yang sudah terbangun, sedang berjalan, dan yang akan datang, sekarang mengarah ke penataan hubungan dengan lahan serta otoritas sertifikat HPL-nya,” ujar Nursiah kepada Lombok Post, Jumat (13/11).
Baca Juga: ITDC Siapkan Penataan di Kawasan Kuta Lama
Menurut Nursiah, kondisi lahan di lapangan masih membutuhkan penataan yang matang. Karena itu, kejelasan peruntukan lahan menjadi hal penting yang harus disampaikan kepada publik.
Pemkab Loteng, kata dia, menempatkan diri sebagai mitra strategis agar kebijakan pengembangan ITDC tetap memperhatikan keharmonisan dengan masyarakat.
Ada tiga poin utama yang digarisbawahi Wabup dalam menyikapi rencana penataan Kuta Lama. Pertama, desain penataan harus disosialisasikan secara masif dan efektif kepada masyarakat setempat maupun para pemerhati pembangunan.
Baca Juga: ITDC Benahi Tanjung Aan, Wisata Makin Nyaman
“Sosialisasi ini dinilai wajib agar masyarakat benar-benar paham dan tidak terjadi kesalahpahaman di tingkat akar rumput,” jelas politisi Golkar ini.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




