LombokPost-Komandan Kodim 1620/Lombok Tengah Letkol Arm Rangkuti Karimmuddin menegaskan, hasil evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lombok Tengah berjalan baik. Kendala pasokan dan kualitas bahan pangan sudah teratasi.
“Sehingga ketika disalurkan kepada siswa-siswi sesuai jadwal, InsyaAllah tidak ada lagi kasus keracunan,” katanya kepada wartawan, Kamis (6/11).
Rangkuti mengatakan, jumlah penerima manfaat program MBG di Loteng telah mencapai 300 ribu orang dengan 58 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Namun, jumlah itu belum merata di 12 kecamatan Gumi Tastura karena pihaknya masih memetakan titik-titik dapur MBG.
“Kita harapkan setiap wilayah atau kecamatan memiliki SPPG. Pada setiap wilayah dengan radius lima kilometer dari sekolah harus ada dapur MBG,” ujarnya.
Terkait sejumlah SPPG di Loteng yang belum beroperasi, Rangkuti mengaku terkendala prosedur pencairan dana dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Ia berharap kendala ini segera teratasi agar penyaluran paket MBG kepada pelajar tidak terganggu.
“Ini berangsur-angsur diselesaikan,” imbuhnya.
Selain itu, pihaknya terus mendorong agar seluruh dapur MBG di Loteng segera mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) maupun sertifikat pendukung lainnya.
Menurutnya, sertifikat tersebut merupakan hal baru, namun seiring waktu akan dilengkapi oleh pengelola dapur MBG.
“Yang belum mengurus SLHS segera diinventarisasi, laporkan apa kendalanya, dan kita koordinasikan langsung dengan BGN,” cetus Rangkuti.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Pencegahan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan (P3KL) Dinas Kesehatan Loteng Putrawangsa mengatakan, dari 70 dapur MBG yang ada, 48 sudah mengantongi SLHS.
“Kita sudah berikan kepada SPPG sebagai dasar input data mereka,” katanya.
Sedangkan sisanya masih berproses dan diyakini akan tuntas bulan ini. Proses verifikasi dilakukan Dinas Kesehatan Loteng dengan memeriksa tata letak dapur, kualitas air, serta keamanan makanan.
“Terlepas mereka tetap beroperasi atau tidak, yang belum kantongi SLHS menjadi ranah BGN. Kami hanya diminta memfasilitasi SLHS dari Kementerian Kesehatan,” ucap Putrawangsa.
Editor : Siti Aeny Maryam