LombokPost-Pemkab Lombok Tengah telah memulai tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal).
Proses ini bertujuan menyelaraskan pembangunan dengan kebutuhan masyarakat dan memastikan berkesinambungan dengan dokumen perencanaan sebelumnya.
Bupati Loteng Lalu Pathul Bahri mengatakan, pembangunan yang akan dilakukan tahun 2027 harus mulai dibahas tahun ini.
Beberapa rencana pembangunan yang akan hadir di Lombok Tengah antara lain, Batalion Tempur TNI-AD dan Sekolah Rakyat.
“Kita harus sudah mulai pikirkan bagaimana akses menuju titik yang dimaksud, mana saja skala prioritas, sehingga penting dibahas dalam Ranwal RKPD ini,” ucap bupati usai membuka kegiatan Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2027 di ballroom kantor bupati, Kamis (26/2).
Bupati pun mengumpulkan seluruh OPD, organisasi masyarakat, tokoh agama, dan akademisi, untuk merumuskan ranwal ini. Bupati menekankan, pembangunan yang akan hadir di Loteng tidak hanya untuk hari ini tetapi masa depan generasi bangsa.
“Dari ranwal ini juga kalau bisa diimplementasikan tahun depan, maka bisa ditarik juga menjadi program jangka menengah. Sebab itu, menginput masukan masyarakat dengan berdasar anggaran yang ada teramat penting,” ucap bupati.
Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Loteng Lalu Wiranata menyampaikan, memasuki tahun kedua Pathul-Nursiah pemerintah daerah memantapkan arah pembangunan tahun 2027 dengan menitikberatkan pada program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Fokus diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi rakyat, reformasi pelayanan publik, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar,” katanya.
Di sektor pendidikan, rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP rusak berat menjadi agenda mendesak guna memastikan proses belajar berlangsung aman dan nyaman. Pemerintah juga menyiapkan sarana olahraga serta penataan gedung olahraga (GOR) sebagai penunjang kegiatan siswa.
Bidang kesehatan difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana puskesmas dan pustu, percepatan penurunan stunting, serta pemenuhan Universal Health Coverage (UHC).
Penanganan anak tidak sekolah, penyediaan rumah singgah, dan penguatan layanan kesehatan sepanjang siklus hidup turut menjadi perhatian.
Dalam tata kelola pemerintahan, peningkatan kapasitas guru, tenaga kesehatan dan ASN dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga diperkuat untuk memastikan pengawasan berjalan efektif.
Pembangunan kantor camat dan revitalisasi Mall Pelayanan Publik ditargetkan mempercepat dan mendekatkan layanan kepada masyarakat. Penegakan peraturan daerah, peningkatan ketertiban umum, serta kesiapsiagaan perlindungan masyarakat juga menjadi bagian agenda 2027.
Di sektor ekonomi, program difokuskan pada penyediaan bibit dan sarana pertanian, optimalisasi minapadi organik, rehabilitasi irigasi, serta penyediaan sarana budidaya ikan dan alat tangkap nelayan.
Penguatan pariwisata dan ekonomi kreatif dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM, penataan kawasan wisata, promosi digital dan non-digital, serta fasilitasi subsektor unggulan guna mendorong pertumbuhan dan membuka lapangan kerja.
Pembangunan infrastruktur dasar menjadi fokus besar, meliputi peningkatan kualitas jalan, penyediaan air bersih dan sanitasi, penyusunan RDTR, pemasangan rambu dan Zona Selamat Sekolah (ZOSS), penerangan jalan umum (PJU), hingga layanan bus sekolah.
Penuntasan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni (RTLH) juga diprioritaskan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Selain itu, penguatan modal sosial dan harmoni masyarakat dilakukan melalui pembauran kebangsaan, festival kebangsaan, patroli simpatik masmirah, serta pembentukan Unit Layanan Terpadu Penanganan Konflik Sosial Masyarakat guna menjaga stabilitas daerah.
“Seluruh program tersebut diselaraskan dengan target makro pembangunan 2027,” cetus dia.
Pertumbuhan ekonomi ditargetkan 6,34 persen, PDRB per kapita Rp 25,81 juta, dan kontribusi PDRB kabupaten 12,75 persen. Angka kemiskinan ditekan menjadi 9,87 persen, tingkat pengangguran terbuka 2,28 persen, rasio gini 0,338, serta IPM meningkat menjadi 72,96 poin.
Komitmen lingkungan diwujudkan melalui target penurunan emisi gas rumah kaca 4,15 persen dan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah menjadi 72,32 poin.
“Dengan arah kebijakan tersebut, tahun 2027 diharapkan menjadi momentum percepatan pembangunan yang merata, inklusif, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” papar Wiranata.
Editor : Kimda Farida