LombokPost--Cita-cita Indonesia Timur, khususnya Kabupaten Dompu, untuk menjadi penyangga utama swasembada gula nasional bukan sekadar urusan membangun pabrik megah atau hadirnya hamparan mesin pemanen otomatis.
Di balik angka-angka makro dan target di atas kertas, kunci keberhasilan itu justru tersembunyi di kantor-kantor desa, forum silaturahmi kades dan petani ruang publik termasuk di pematang sawah milik warga.
---------------------
Mantan Wakil Bupati Dompu H Syahrul Parsan, mengingatkan bahwa penguatan peran kepala desa (kades) adalah "harga mati" jika pemerintah serius ingin memajukan industri tebu.
Baginya, kades bukan sekadar perangkat administratif, melainkan jenderal lapangan yang menentukan apakah petani termotivasi mau menanam tebu atau justru berpaling ke komoditas lain.
"Kalau kita bicara swasembada gula, sebenarnya kita bicara tentang apa yang terjadi di lahan warga dan koordinasi di kantor kecamatan," ujar Syahrul.
Kades dianggap tidak hanya mengetahui persis tentang warganya namun juga paham seluruh wilayah dalam lingkup desa yang dipimpinnya.
Padahal jika pengembalian kredit perbankan macet maka getahnya tidak hanya mengenai pengurus yang menerima dana namun juga petani yang ada di komunitas tapi tidak ikut serta mendapatkan jatah kredit tersebut.
"Bank seharusnya jadi penjaga pintu yang kuat, bukan malah menutup pintu bagi seluruh petani karena ulah tak benar dari segelintir oknum pengurus organisasi para petani," tegasnya.
Menarik untuk melihat perbandingan antara Petani Tebu Rakyat Kredit (TRK) dan Petani Tebu Rakyat Mandiri (TRM). Meski biaya produksinya nyaris serupa—di kisaran Rp44 juta per hektare—hasil akhirnya bak bumi dan langit.
Petani TRK bisa meraup keuntungan bersih sekitar Rp38,6 juta/hektare. Sementara petani TRM hanya mengantongi sekitar Rp26,4 juta/hektare.
Selisih Rp12,2 juta ini bukan karena sulap, melainkan karena petani TRK lebih disiplin mengikuti arahan teknis dan sistem kemitraan yang teratur.
Hal ini membuktikan bahwa dukungan modal yang dibarengi dengan pendampingan teknis jauh lebih efektif daripada membiarkan petani berjuang sendirian di bawah terik matahari.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Mataram Prof Lalu Wiresapta Karyadi, turut menyoroti adanya jurang antara kebijakan pusat dan realitas lokal.
Menurutnya, pemerintah pusat sering kali melihat Dompu hanya sebatas dalam kacamata makro, namun abai terhadap analisis kelayakan sosial.
"Apakah petani kita sudah adaptif dengan tanaman tebu yang masa panennya lama? Mereka butuh makan harian, sementara tebu butuh kesabaran," ulas Prof Wire, sapaannya.
Ia menyarankan adanya pembagian manfaat yang jelas (profit sharing) antara perusahaan swasta dengan pemerintah daerah agar program ini tidak hanya dirasakan sebagai "proyek pusat" yang numpang lewat.
Baca Juga: Judol dan Gaya Hidup Jadi Biang Kerok Kemiskinan di Ampenan
Kemitraan tebu di Dompu tidak bisa lagi hanya mengandalkan imbauan moral atau jargon patriotisme pangan. Petani adalah makhluk rasional; mereka akan bergerak jika mereka merasa dompet dan sakunya aman.
Penguatan lembaga petani di desa, transparansi penimbangan tebu, hingga sistem pembayaran yang tidak berbelit adalah langkah nyata yang terus dinanti.
Jika kades diberikan wewenang lebih untuk mengawal ekosistem ini, bukan tidak mungkin Dompu benar-benar akan menjadi "manis" bagi semua pihak, bukan hanya bagi pemilik modal, tapi terutama juga bagi mereka yang tangannya berlumur tanah demi bercocok tanam tebu. (bersambung)
Editor : Kimda Farida