Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tagihan Ganda Ungkap Bocornya PBB-P2

S
Penulis: Supardi/Bapak Qila❯
H Moh Edwin Hadiwijaya
H Moh Edwin Hadiwijaya

LombokPost - Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim) H Moh. Edwin Hadiwijaya menyoroti kebocoran penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).


Advertisement

Sejumlah warga yang telah membayar pajak justru kembali menerima tagihan, memunculkan dugaan persoalan pada sistem pencatatan pajak yang digunakan selama ini.

“Betul itu, ada temuan seperti itu. Ternyata setelah masyarakat bayar pajak, ada lagi SPPT baru yang muncul untuk menagih pajak. Artinya sudah bayar ditagih lagi,” terang Wakil Bupati Lotim Moh Edwin Hadiwijaya, Kamis (10/7).

Ia menjelaskan, kondisi inisalah satunya disebabkanmasih digunakannya aplikasilama untuk input data wajibpajak. Termasuk data penagihan yang juga masih memakaidata lama.

Advertisement

Karena itu, PemkabLotim akan menelusuri akarpersoalan ini.Saat ini, Pemkab telahmembentuk tim penagihpajak hingga tingkat desa.Sebelum disetor ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), pajak dikumpulkan dan dientri di tingkat kecamatan.

“Setelah dientri di kecamatan baru kemudiandiserahkan ke kabupaten.Bisa saja data sudah dientri di kecamatan tapi belummasuk di Bapenda. Itu yangakan kita telusuri untukmengetahui di mana letakmasalahnya,” katanya.

Ia menegaskan, tim operasional penagih pajak (opjar) tidak hanya bertugas menagih tunggakan. Tim ini juga diminta mencatat berbagai kendala yang ditemukan di lapangan untuk kemudian dilaporkan ke Bapenda agar dicarikan solusi.

Advertisement

Pemkab juga berencana melakukan pemutihan tunggakan PBB-P2, khususnya untuk yang belum dibayar sejak tahun 2013 ke bawah. Namun, data tunggakan yang akan dihapus masih dalam proses penyisiran.

“Jumlahnya miliaran. Untuk angka pastinya saya belum dapat. Karena datanya masih disisir. Yang akan diputihkan tentu nanti ada kriterianya, dan kalau nilainya terlalu besar tentu butuh persetujuan dari DPRD juga,” katanya.

Sebelumnya, Pemkab Lotim telah menerjunkan 315 orang tim opjar untuk menagih tunggakan PBB-P2 yang mencapai Rp 55 miliar, tidak tertagih selama 10 tahun terakhir.

Sementara itu, Kabid PBB Bapenda Lotim M Tohri Habibi menjelaskan, terbitnya SPPT baru usai penagihan salah satunya disebabkan proses penagihan sebelumnya masih manual. Kondisi ini menyebabkan data wajib pajak tidak terinput ke sistem.

“Yang namanya data manual ini kadang tidak ditulis dengan jelas oleh petugas. Sehingga ini yang kerap mengakibatkan data tidak jelas dan tidak diinput. Sementara uangnya masuk kedaerah,” tutupnya. (par/r7)

Advertisement
Editor : Siti Aeny Maryam
Sumber : Lombok Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Tarik Minat Mutasi Kendaraan Luar Daerah, Insentif Pajak Diperpanjang hingga Maret 2027

Tarik Minat Mutasi Kendaraan Luar Daerah, Insentif Pajak Diperpanjang hingga Maret 2027

Bapenda NTB perpanjang insentif mutasi kendaraan pelat luar daerah dengan potongan pajak 50 persen hingga 31 Maret 2027.

PAD NTB Baru Terkumpul Rp 2,3 Triliun, Bapenda Kejar Target 97 Persen di Akhir Tahun

PAD NTB Baru Terkumpul Rp 2,3 Triliun, Bapenda Kejar Target 97 Persen di Akhir Tahun

Realisasi PAD NTB baru 75 persen per November 2026, Bapenda optimistis penerimaan meningkat hingga 97 persen di akhir tahun 2026.

Realisasi Pajak MBLB Loyo, Target Rp 25 Miliar, Capaian Baru Rp 8,6 Miliar

Realisasi Pajak MBLB Loyo, Target Rp 25 Miliar, Capaian Baru Rp 8,6 Miliar

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Timur mengakui target pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak MBLB tahun ini sulit tercapai

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer