Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KUA-PPAS APBD 2026 Lombok Timur Disepakati

S
Penulis: Supardi/Bapak Qila❯


Bupati Lombok Timur menandatangani nota kesepahaman Rancangan KUA PPAS APBD 2026 pada rapat paripurna, Senin (24/11).
Bupati Lombok Timur menandatangani nota kesepahaman Rancangan KUA PPAS APBD 2026 pada rapat paripurna, Senin (24/11).
Lombokpost-Bupati Lombok Timur (Lotim) Haerul Warisin menegaskan penyesuaian transfer keuangan daerah (TKD) Lotim tidak akan mempengaruhi kinerja pemerintah dan program kerja Pemkab Lotim.


Advertisement

Hal itu ditegaskan Bupati seusai rapat paripurna penetapan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026.

“Yang tidak ada kemampuan kita untuk kita kerjakan, itu yang harus kita jemput ke pemerintah pusat,” terang Bupati Lotim Haerul Warisin, Senin (24/11).

Ia menyebut, salah satu program yang diperoleh Lotim adalah Sekolah Garuda dengan total anggaran pembangunan gedung mencapai Rp 230 miliar. Kemudian Sekolah Rakyat yang juga menelan anggaran tidak kurang dari Rp 100 miliar.

Advertisement

"Kalau kita hitung-hitungan program yang kita dapatkan nilainya ratusan miliar, jadi sama yang kita dapatkan dengan yang dipotong, bahkan lebih banyak yang kita dapat," katanya.

Selain itu, pembangunan jembatan yang putus akibat hujan deras di Desa Perigi, Kecamatan Suela beberapa waktu lalu membutuhkan dana cukup besar. Sementara dana tak terduga Lotim (DTT) dalam rancangan KUA PPAS 2026 hanya mencapai Rp 10 miliar.

Karena itu ia bersama Sekda Lotim mengusulkan pembangunan jembatan penghubung antara Desa Perigi dengan Desa Seruni Mumbul ke Kementerian PU agar segera ditangani.

Advertisement

Dalam waktu dekat Pemkab Lotim dan Pemprov NTB akan membangun jembatan sementara. Namun jembatan tersebut tidak bisa dilewati kendaraan bermuatan berat dan harus digunakan bergiliran. Pembangunan dipastikan akan segera dilakukan.

Sementara itu, Anggota DPRD Lotim Saiful Bahri dalam laporannya pada rapat paripurna meminta eksekutif melakukan evaluasi dan pengendalian secara berkala terhadap pelaksanaan pembangunan dan realisasi anggaran. Sehingga target makro pendapatan dan belanja dapat tercapai.

“Kami juga berharap di tahun 2025 ini, pelaksanaan fisik maupun non fisik dapat segera direalisasikan, sehingga hasil pembangunan di Lotim dapat segera dinikmati oleh masyarakat Lotim,” ungkapnya.

Advertisement
Editor : Siti Aeny Maryam
Sumber : Lombok Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DPRD Lotim Pertanyakan Kesiapan Penerapan Perda Perbukuan

DPRD Lotim Pertanyakan Kesiapan Penerapan Perda Perbukuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur mempertanyakan latar belakang dan kesiapan Pemkab Lotim menerapkan raperda perbukuan

Pemkab Lotim Ajukan Raperda Pilkades

Pemkab Lotim Ajukan Raperda Pilkades

Pemkab Lombok Timur (Lotim) mengajukan dua rancangan peraturan daerah (raperda). Pengajuan disampaikan dalam Rapat Paripurna XII

Redam Tensi Politik, Fraksi Gerindra Dorong Penjadwalan Ulang Paripurna LKPJ APBD 2025

Redam Tensi Politik, Fraksi Gerindra Dorong Penjadwalan Ulang Paripurna LKPJ APBD 2025

Dinamika politik yang menghangat antara pihak eksekutif dan legislatif di Kabupaten Lombok Barat diharapkan tidak berdampak ke daerah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer