Lombokpost-Bupati Lombok Timur (Lotim) Haerul Warisin melakukan inspeksi mendadak di Mall Pelayanan Publik (MPP), khususnya pada pelayanan Dinas Penanaman Moda dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Langkah ini untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan cepat dan tepat.
“Kita ingin izin-izin yang ingin dibuat masyarakat bisa didapatkan dengan cepat, tanpa melanggar regulasi, tetap sesuai dengan aturan,” terang Bupati Lotim Haerul Warisin, Jumat (12/12).
Ia menegaskan, masyarakat yang membutuhkan pelayanan tidak boleh dioper ke sana kemari. Proses pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tidak boleh berlangsung terlalu lama.
Bahkan, ia meminta pembuatan IMB/PBG tidak boleh mengendap berhari-hari, kecuali untuk uji kelayakan atau verifikasi lapangan. “Kalau itu boleh 1-2 hari. Tetapi kalau hanya untuk membuat rekomendasi harus cepat, tidak boleh masyarakat bolak balik,” tegasnya.
Untuk mempercepat layanan, seluruh OPD yang berkaitan dengan perizinan akan dipusatkan di MPP. Pemkab Lotim juga menambah stand pelayanan bagi OPD yang dibutuhkan masyarakat, seperti PUPR dan Disnakertrans.
Bupati menegaskan, seluruh proses perizinan harus transparan. Petugas yang berjaga diminta untuk saling mengawasi. Tidak boleh ada main mata, praktik curang, antara petugas dan pemohon perizinan.
“Tidak boleh ada kejit-kejit (mengedipkan mata, isyarat curang, Red). Kalau ada, saya akan datang untuk hapus kejit-kejit itu,” tegasnya.
Sementara itu Kepala DPMPTSP Lotim Nasirul Huda menambahkan, kedatangan bupati ke MPP bertujuan memastikan seluruh layanan perizinan berjalan cepat dan lancar.
“Termasuk beliau juga ingin memastikan bagaimana pelayanan di MPP ini berjalan dengan baik dan lancar,” katanya.
Salah satu penekanan bupati mengenai proses pembuatan PBG, karena potensi PBG di Lotim cukup besar. Untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini, DPMPTSP akan membentuk satgas PBG.
Di MPP terdapat 18 stand pelayanan publik. Dalam waktu dekat akan ada penambahan layanan dari tiga OPD, di antaranya Dinas Pertanian, Perindustrian dan Disnakertrans Lotim sehingga semua pelayanan terpusat di MPP.
“Semua kebutuhan masyarakat akan selesai di satu tempat. Tidak ada lagi yang bolak balik,” tutupnya. (par/r7)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
