Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Lotim Usulkan Raperda Masyarakat Adat

S
Penulis: Supardi/Bapak Qila❯

 

Anggota Bapemperda DPRD Lotim Mustayib membacakan laporan DPRD terkait dua Raperda inisiatif DPRD Lotim tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, serta Penyelenggaraan Kepariwisataan
Anggota Bapemperda DPRD Lotim Mustayib membacakan laporan DPRD terkait dua Raperda inisiatif DPRD Lotim tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, serta Penyelenggaraan Kepariwisataan


Advertisement

LombokPost - DPRD Lombok Timur (Lotim) mendorong eksekutif menetapkan Perda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

"Tujuan Perda masyarakat adat ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan masyarakat hukum adat, agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabatnya," terang Anggota Bapemperda DPRD Lotim Mustayib, Senin (5/1).

Mustayib menyebut, regulasi ini menjadi dasar hukum bagi penyelesaian sengketa terkait masyarakat hukum adat. Namun, sebelum mendapatkan hak-haknya, dilakukan proses pengakuan sebagai bentuk legalitas formal.

Advertisement

"Proses pengakuan dilakukan suatu kepanitiaan yang bersifat ad hoc yaitu panitia masyarakat hukum adat untuk melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan," katanya.

Setelah itu, legalitas masyarakat hukum adat akan ditetapkan melalui Keputusan Bupati. Pascapenetapan, masyarakat hukum adat berhak mendapat perlindungan atas hak-haknya serta pemberdayaan.

Adapun hak maupun pemberdayaan yang akan didapatkan mencakup hak atas wilayah adat, sumber daya alam, pembangunan, spiritual dan budaya, hingga lingkungan hidup.

Advertisement

"Termasuk juga di dalam perda ini ada kewajiban yang harus dipenuhi masyarakat hukum adat itu sendiri," katanya.

Ia menjelaskan, secara umum ruang lingkup materi muatan dalam Raperda tersebut meliputi pengakuan dan penetapan, perlindungan, kedudukan, hak dan kewajiban, pemberdayaan, hingga penyelesaian sengketa. Termasuk pembinaan dan pengawasan masyarakat hukum adat itu sendiri.

Ketua DPRD Lotim M Yusri menambahkan, sudah saatnya pemerintah memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat adat di Lotim. Sebab, masyarakat adat memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Lotim Moh. Edwin Hadiwijaya mengapresiasi Raperda inisiatif DPRD. Terlebih draf Raperda tentang masyarakat hukum adat ini sudah lama dipersiapkan.

"Proses penyiapan draf Raperda ini cukup lama dan akhirnya kita respons di awal tahun 2026 ini," terangnya. (par/r7)

Advertisement
Editor : Prihadi Zoldic
Sumber : Lombok Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

NTB Dorong RUU Masyarakat Adat Hadirkan Kepastian Hukum dan Solusi Konflik Agraria

NTB Dorong RUU Masyarakat Adat Hadirkan Kepastian Hukum dan Solusi Konflik Agraria

Pemprov NTB menyatakan dukungan penuh terhadap penyusunan RUU Masyarakat Adat yang saat ini dibahas Badan Legislasi DPR RI.

Pesantren Butuh Perhatian Pemda, Pergub Kekerasan Seksual Ponpes Diniliai Insinuatif dan Stereotip

Pesantren Butuh Perhatian Pemda, Pergub Kekerasan Seksual Ponpes Diniliai Insinuatif dan Stereotip

Wacana pimpinan DPRD NTB mendorong penerbitan Pergub tentang Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual di lingkungan pondok pesantren.

DPRD NTB Tinjau Tambang Sekotong, Dasar Penyusunan Perda Pertambangan Rakyat dan Pemberian IPR

DPRD NTB Tinjau Tambang Sekotong, Dasar Penyusunan Perda Pertambangan Rakyat dan Pemberian IPR

Komisi IV DPRD NTB turun langsung ke lapangan untuk meninjau calon lokasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer