Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Regulasi Pariwisata Sembalun Dipercepat

S
Penulis: Supardi/Bapak Qila❯
UNTUK SEMBALUN: Dinas Pariwisata bersama pelaku wisata Sembalun dan Bagian Hukum Setda Lotim menyusun Peraturan Bupati untuk wisata Sembalun. (SUPARDI/LOMBOK POST)
UNTUK SEMBALUN: Dinas Pariwisata bersama pelaku wisata Sembalun dan Bagian Hukum Setda Lotim menyusun Peraturan Bupati untuk wisata Sembalun. (SUPARDI/LOMBOK POST)

Advertisement

LombokPost - Dinas Pariwisata Lombok Timur (Lotim) bersama Bagian Hukum dan para pelaku wisata mengintensifkan penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) Pariwisata kawasan Sembalun.

Perbup ini dirancang sebagai aturan turunan dari Perda Pariwisata guna memberikan kepastian hukum di kawasan Sembalun.

“Ini untuk perlindungan bagi pelaku usaha lokal, meningkatkan kenyamanan wisatawan, serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata,” terang Kadis Pariwisata Lotim Widayat.

Kata dia, penerbitan Perbup ini sangat mendesak untuk mengatur spesifikasi tata kelola destinasi yang selama ini dinilai belum memiliki aturan teknis.

Keberadaan Perbup ini diharapkan dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Advertisement

Ia menargetkan regulasi ini rampung dalam tiga bulan ke depan.

Perbup ini akan mencakup aspek teknis mulai dari pelestarian sumber daya air, manajemen sampah, hingga penguatan kearifan lokal melalui agenda seperti festival budaya.

Kepala Bagian Hukum Lotim Biawansyah Putra menjelaskan, Perbup ini berfungsi sebagai instrumen untuk memperinci aturan yang masih bersifat umum dalam Perda.

“Kami melakukan penajaman terhadap draf yang ada agar pengaturan di lapangan lebih detail,” katanya.

Perbup ini dinilai sangat penting agar pelaku usaha merasa aman dan wisatawan merasa nyaman. Perbup ini dipastikan tidak akan tumpang tindih dengan wewenang instansi lain seperti Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).

Advertisement
Editor : Redaksi
Sumber : Lombok Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pesantren Butuh Perhatian Pemda, Pergub Kekerasan Seksual Ponpes Diniliai Insinuatif dan Stereotip

Pesantren Butuh Perhatian Pemda, Pergub Kekerasan Seksual Ponpes Diniliai Insinuatif dan Stereotip

Wacana pimpinan DPRD NTB mendorong penerbitan Pergub tentang Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual di lingkungan pondok pesantren.

DPRD NTB Tinjau Tambang Sekotong, Dasar Penyusunan Perda Pertambangan Rakyat dan Pemberian IPR

DPRD NTB Tinjau Tambang Sekotong, Dasar Penyusunan Perda Pertambangan Rakyat dan Pemberian IPR

Komisi IV DPRD NTB turun langsung ke lapangan untuk meninjau calon lokasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (

Siasat Kucing-Kucingan Pajak Kos Elite

Siasat Kucing-Kucingan Pajak Kos Elite

Praktik pemutaran akal untuk menghindari pajak daerah disinyalir kian marak dilakukan para pemilik kos-kosan elite di Kota Mataram.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer