LombokPost-Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur (Lotim) M Juaini Taofik menyebutkan keberadaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuat perputaran uang di daerah cukup signifikan.
Hal itu secara sederhana dapat dilihat dari belanja pemenuhan makanan dari 262 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mencapai Rp 132 miliar lebih per bulan.
“Untuk gaji karyawan itu mencapai Rp 29 miliar lebih per bulan dan belanja barang makan mencapai Rp 132 Miliar lebih,” terang Sekda M Juaini Taofik, saat dialog publik, Senin (6/7).
Lotim saat ini menjadi salah satu wilayah dengan MBG terbanyak. Kendati demikian, ia menekankan pentingnya mengukur sejauh mana dampak langsung program tersebut bagi masyarakat.Untuk itu, para akademisi dan mahasiswa diminta untuk mengambil sikap ilmiah melalui penelitian.
“Hasil riset itu nantinya dapat menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan di tahun-tahun mendatang,” Jelasnya.
Intervensi anggaran yang masif ini diyakini memberikan efek nyata bagi kapasitas ekonomi daerah, yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Dari sisi tata negara dan birokrasi, ia menjelaskan bahwa seluruh tugas eksekutif berada di bawah lembaga kepresidenan yang kemudian disebarkan secara atributif ke kementerian dan badan, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN).
Baca Juga: MW KAHMI NTB Usul Pemerintah Terapkan Jeda Gizi Nasional MBG
Namun, ia menekankan pentingnya desentralisasi urusan operasional di daerah kepada pemerintah daerah demi efektivitas pengawasan.
“Karakteristik kebijakan publik yang baik adalah dapat dievaluasi dan disempurnakan. Tidak ada kebijakan yang begitu lahir langsung sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran adalah hal yang wajar dan sangat diperlukan,” imbuhnya.
Mengingat MBG merupakan program prioritas, keberlanjutannya sudah dipastikan. Kendati demikian, ia menggarisbawahi bahwa kebijakan publik yang baik adalah kebijakan yang terbuka untuk dievaluasi dan disempurnakan.
Baca Juga: Libur Sekolah, Yayasan Batu Emas Sterilisasi Dapur SPPG dan Perkuat Rantai Pasok MBG di Lombok Barat
Muhammad Saleh dari unsur HMI menilai kehadiran program MBG berakar dari konsep negara kesejahteraan (welfare state).
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
