LombokPost-Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Balai Perikanan Budi Daya Laut (BPBL) Lombok, Telong Elong, Kecamatan Jerowaru. Kunjungan ini untuk meninjau langsung potensi dan tantangan budi daya lobster di kawasan itu.
“Sehingga kita bisa merumuskan rekomendasi kebijakan tata kelola lobster yang lebih baik ke depannya dan strategi percepatan budi daya lobster nasional,” terang Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi, Kamis (3/9).
Dia menyebut, selama ini potensi ekonomi dan penerimaan negara dari sektor lobster belum optimal. Hal ini dikarenakan berbagai persoalan, di antaranya lambatnya perkembangan budi daya dalam negeri, sementara permintaan benih bening lobster dari luar negeri cukup besar.
Selain itu, kendala lainnya adalah keterbatasan teknologi pendederan dan pembesaran, akses permodalan, hingga durasi pemeliharaan yang dinilai terlalu lama. Kondisi itu juga menjadi tantangan dalam budi daya lobster di Indonesia.
“Hal ini harus menjadi akselerasi pemerintah, untuk membangun ekosistem budi daya yang lebih baik ke depannya,” katanya.
Sementara itu, nelayan menginginkan ruang ekspor Benih Bening Lobster (BBL) kembali dibuka setelah terbitnya peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang dinilai berdampak terhadap penyelundupan BBL dan fluktuasi harga.
Baca Juga: Ketua Komisi I DPRD NTB Moh Akri Ingatkan BKD Pengisian Jabatan Harus Tuntas Akhir September
Menurutnya, pembukaan ekspor BBL sangat penting. Namun, hal itu harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan penguatan budi daya nasional agar pemanfaatan sumber daya benar-benar dapat menyejahterakan masyarakat.
“Kami harap setelah kunjungan ini nanti bisa menghasilkan rekomendasi konkret yang mampu menjawab seluruh permasalahan hulu-hilir budi daya lobster di Indonesia. Dan Lotim akan dijadikan sebagai barometer percepatan program nasional,” jelasnya.
Bupati Lotim Haerul Warisin menyampaikan, Lotim memiliki garis pantai sepanjang 225 kilometer dan jumlah nelayan yang sangat banyak. Namun, masih banyak nelayan yang tidak memiliki keramba jaring apung (KJA).
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
